Jakarta, Gatra.com - Indonesia memiliki 74.962 desa yang masuk kategori rawan bencana alam. Berdasarkan data IRB (2021), lebih dari 53 ribu desa/kelurahan berada di kawasan rawan bencana. Dari seluruh desa tadi, terdapat 28% diantaranya mengalami bencana.
Bahkan data BNPB per tanggal 15 Juli 2022 mencatat peristiwa bencana alam sebanyak 2.021 kejadian. Oleh karena itu diperlukan peningkatan sistem mitigasi bencana yang dapat menjangkau hingga ke level komunitas dan rumah tangga pra-sejahtera di desa-desa.
Hal tersebut dibahas dalam Workshop on Sharing of Experiences in Disaster Management at Community and Rural/Poor Household Levels di Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Selasa (19/7).
Dirjen Pembangunan dan Perdesaan Kemendesa PDTT Sugito merasa bersyukur telah diberikan kepercayaan melalui Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan dapat menyelenggarakan even tingkat regional ASEAN.
Dipilihnya desa sebagai lokasi kegiatan SOMRDPE ini, katanya, sesuai dengan tagline yang diusung oleh Kemendes PDTT, yakni: "Percaya Desa, Desa Bisa".
"Desa tidak hanya bisa menjadi tuan rumah untuk event-event daerah, tapi juga event nasional bahkan level ASEAN," tegasnya dalam rilis, Rabu (20/7).
Dirjen juga menegaskan, SOMRDPE (Senior Official Meeting for Rural Development and Poverty Eradication) merupakan forum pejabat senior negara-negara ASEAN yang fokus pada isu pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Forum tersebut terbentuk sejak tahun 1997.
"Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan, namun baru kali ini kegiatan SOMRDPE dilaksanakan di desa, sejak Dirjen PDP ditetapkan sebagai focal point dari SOMRDPE Indonesia tahun 2020," imbuhnya.
Sugito tambahkan, Desa Kesiman Kertalangu jadi salah satu percontohan desa-desa lain yang layak dijadikan ajang promosi potensi wisata edukasi dan outbond yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.
Desa tersebut, lanjutnya, meski berada di kawasan perkotaan, namun masih terdapat area persawahan seluas sekitar 80 hektare dan melestarikan kearifan lokal, seperti; gotong royong dan budaya leluhur yang dikolaborasikan dengan inovasi perkembangan pembangunan desa.
Contohnya, melalui kegiatan agrowisata Taman Teba Majalangu yang mengunsung konsep edukasi dari tingkat dasar sampai kalangan umum. Hasilnya terbukti berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) juga mampu menyerap tenaga kerja lokal serta berdampak pada ekonomi sekitar.
Sugito juga berharap, kegiatan ini menjadi inspirasi bagi semua pihak. Bahwa saat ini banyak desa yang siap untuk pelaksanaan berbagai event, sekaligus dapat menjadi benchmark negara-negara ASEAN untuk pelaksanaan kegiatan SOMRDPE selanjutnya.
Sementara itu, Gubernur Bali dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Bali, menekankan pentingnya mitigasi bencana dalam kaitannya dengan New Normal Way of Life di masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini, terutama di provinsi Bali. Kemudian, pemanfaatan dana desa juga mendapat sambutan yang positif dalam konteks penanganan dan pengendalian Covid-19.
Menurut Direktur Kerjasama Sosial Budaya ASEAN, Kementerian Luar Negeri Yuliana Bahar, kegiatan seperti ini dinilai strategis sebagai salah satu upaya yang dilakukan desa dalam mempertahankan local wisdom yang menjadi modal dasar dalam proses pembelajaran desa.
Ia berharap semua pihak dapat memetik pengalaman-pengalaman dan praktik baik dalam konteks mitigasi kebencanaan di desa sehingga negara-negara anggota ASEAN dalam mengelola mitigasi/pencegahan dan penanganan bencana dan pasca bencana.
Pengalaman dan praktik baik tersebut diharapkan menjadi referensi dalam proses pembangunan desa dan perdesaan, terutama demi peningkatan rasa aman, rasa terlindungi dari marabahaya yang ditimbulkan oleh bencana alam dan non alam. Sehingga desa-desa di Indonesia menjadi desa yang tangguh.
Dalam acara tersebut turut hadir beberapa pakar dan nara sumber dari berbagai lembaga, baik dalam maupun luar negeri, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Acara workshop ini juga dihadiri kurang lebih 100 undangan partisipan dari berbagai kantor/lembaga antara lain Kemenlu, Sekretariat ASEAN Jakarta, pemerintah daerah setempat, perangkat desa, dan unsur masyarakat adat Bali lainnya.
