Mojokerto, Gatra.com – Guna mencetak generasi emas menuju Indonesia Emas tahun 2045, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati terus menggalakkan program percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dia menekankan targetnya itu kepada seluruh Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesehjateraan Keluarga (PKK) pada lingkup desa yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Jetis untuk menekan angka stunting di wilayah Kabupaten Mojokerto.

"Rencana aksi penurunan stunting sudah disusun sejak 2018. Pada 2020 kita semua menghadapi pandemi Covid-19, akhirnya dilaksanakan PSBB, dan kegiatan Posyandu juga dilaksanakan di rumah. Pada 2021 gelombang Covid-19 lebih besar, makannya dua tahun praktek program ini tidak bisa dilaksanakan dan kita hanya punya waktu tiga tahun," terang Ikfina, saat menyampaikan materi dalam agenda pelatihan peningkatan Kapasitas TP PKK se-Kecamatan, di Kantor Kecamatan Jetis, Rabu (20/7).

Dalam acara tersebut Bupati Mojokerti itu juga menjelaskan pemahaman dasar tentang stunting pada balita dalam melaksanakan program penurunan stunting di wilayah Kabupaten Mojokerto.

"Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Stunting jangka kedepannya adalah berhubungan dengan kecerdasan," tuturnya.

Hasil survei dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukan bahwa angka stunting di wilayah Kabupaten Mojokerto sebesar 27,4 persen. Mengenai hal tersebut, Ikfinan menuturkan bahwa angka riil stunting di Kabupaten Mojokerto perlu dikaji ulang dengan cara melakukan monitoring secara langsung baik melalui Puskesmas atau Posyandu yang sudah ada.

"Nanti kita akan membeli alat mengukur panjang badan. Saya minta tolong mengawal agar semua balita di desa anda diukur semuanya. Sehingga ini nanti harus ada data yang akurat, maka kita betul-betul mengukur semua balita di Kabupaten Mojokerto," tandasnya.

Lebih lanjut, Ikfina menjelaskan bahwa salah satu penyebab adanya stunting ialah 60 persen bayi di Kabupaten Mojokerto dengan usia dibawah enam bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.

Diketahui, dalam melaksanakan program penurunan stunting, terdapat empat indikator dalam menilai keluarga yang beresiko stunting. Pertama yaitu prasejahtera atau keluarga yang tidak punya sumber penghasilan tetap. Kedua, fasilitas lingkungan tidak sehat. Ketiga, pendidikan ibu di bawah SMP. Keempat, Pasangan Usia Subur (PUS) empat terlalu: terlalu muda, terlalu tua, punya anak jaraknya kurang dari dua tahun, dan anak lebih dari tiga.

Data keluarga dari 16 desa se-Kecamatan Jetis menunjukkan bahwa Desa Canggu yang memiliki paling banyak jumlah keluarga, yakni sebesar 2.662 keluarga. Dengan demikian, keluarga yang paling banyak beresiko stunting ada di Desa Canggu dengan 1.365 keluarga. Sementara yang paling sedikit ialah Desa Perning dengan 424 keluarga yang beresiko stunting.

Menurut data fasilitas lingkungan tidak sehat di Kecamatan Jetis, terdapat 134 keluarga di Desa Lakardowo, 97 keluarga di Desa Kupang, dan 43 keluarga di Desa Jolotundo tidak mempunyai jamban yang layak.

"Kita akan melaksanakan program jamban sehat tahun ini, prioritaskan penurunan stunting siapa saja dan mana saja yang didahulukan. Sehingga di awal tahun depan tidak ada jamban yang tidak sehat," tegas Ikfina.

Orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto itu menekankan pentingnya penerapan jenis Intervensi gizi terpadu. Salah satunya intervensi gizi spesifik yang jelas berkaitan langsung dengan ibu hamil dan balita. Kemudian intervensi gizi sensitif berkaitan dengan masyarakat umum seperti air minum layak, sanitasi layak, penerima bantuan iuaran JKN, bantuan tunai bersyarat, bantuan sosial pangan, layanan KB pasca persalinan, menekan kehamilan yang tidak diinginkan, serta pemberian informasi mengenai stunting.

Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas TP PKK desa se-Kecamatan Jetis sebanyak 64 orang.