Home Ekonomi Demi Kemandirian Perdesaan, Pentingnya Penguatan Desa Wisata Terintegrasi

Demi Kemandirian Perdesaan, Pentingnya Penguatan Desa Wisata Terintegrasi

Bali, Gatra.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebagai focal point Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) Indonesia, di hari ketiga ini menyelenggarakan kegiatan Regional Forum on Village Resouces Management and Poverty Eradication yang bertempat di Obyek Wisata Semara Ratih, Desa Taro, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Kamis (21/7).

Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito mengatakan pentingnya penguatan Desa Wisata secara terintegrasi dan mandiri. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektoral dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, penguatan sinergitas-networking, dan pengembangan SDM yang memiliki daya saing sehingga dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara serta kemajuan kawasan ASEAN.

Sugito menambahkan, arah kebijakan dari kegiatan ini, sesuai dengan Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication (FAP RDPE) 2021-2025 yang telah disepakati bersama antar 10 negara ASEAN, yakni mengambil tema pengembangan Desa Wisata.

Kegiatan ini berlangsung secara hibrid, baik secara luring maupun daring. Kegiatan luring dihadiri oleh peserta dari perwakilan dari 3 negara ASEAN, yaitu; Thailand, Vietnam dan Malaysia.

Tidak hanya itu, juga dihadiri segenap perwakilan dari Kementerian/Lembaga Pusat; dari Kemenko PMK, Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN dari Kementerian Luar Negeri, Kominfo, Direktur Rentek, Ditjen PDP dan Direktur PPKT, Ditjen PPKTrans dari Kementerian Desa PDTT.

Hingga perwakilan Bappenas, BNPB, Kemensos, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tingkat Provinsi dan Kabupaten dan juga segenap instansi dari Pemerintahan Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Denpasar mengikuti acara.

Sementara itu, kegiatan platform daring tercatat diikuti sekitar 150 partisipan terdiri dari seluruh perwakilan negara ASEAN dan seluruh Kepala Dinas PMD Provinsi se-Indonesia dan Kadis PMD, Kadis Pariwisata Kab/Kota terpilih.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, Provinsi Bali, Putu Anom Agustina yang mewakili Gubernur Provinsi Bali, diilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito dan Head of the Poverty Eradication and Gender Division dari ASEAN Secretariat, Chusana Han secara daring.

Memasuki sesi diskusi, materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber turut memperkuat pernyataan tersebut diatas, terutama pentingnya membangun kolaborasi para stakeholder terkait dalam hal pengembangan desa wisata yang terintegrasi.

Selain itu, dinilai perlu pengembangan kerja sama yang merujuk pada persyararatan minimal yang harus dipenuhi guna menyelaraskan dengan tujuan pembangunan desa wisata. Penguatan kapasitas pengelola desa wisata untuk mendukung perencanaan pembangunan desa wisata berkelanjutan secara bottom up juga perlu mendapat didorong bersama sehingga tercapai desa wisata mandiri.

Pada akhir sambutan, Dirjen Sugito berharap, setiap anggota ASEAN dapat membangun kolaborasi lintas sektor, lintas negara di dalam kawasan ASEAN untuk menciptakan pilot project bersama di tahun mendatang.

"Setiap negara diharapkan dapat menetapkan 3 lokasi Pilot Project bersama dalam rangka pengembangan desa wisata, pembelajaran bersama serta penyusunan paket wisata bersama diantara negara-negara di ASEAN," ucap Sugito dalam rilis yang diterima Gatra.com, Jumat (22/7).

Dia juga berharap agar ASEAN Secretariat dapat memfasilitasi dan melakukan follow up dari hasil rekomendasi pertemuan ini sehingga ke depan dapat terwujud ASEAN Network untuk pengembangan desa wisata bersama di tingkat regional ASEAN.