Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Relawan Satu Indonesia (RSI) Dwi Urip Premono mengatakan, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dipilih menjadi titik awal pergerakan Jokowi 3 periode. Karena Sulut merupakan daerah dengan nilai toleransi antar suku agama dan ras (SARA) sangat baik di Indonesia.

Hal itu dikatakan Dwi Urip Premono dalam acara konsolidasi Relawan Satu Indonesia di Kota Manado, Sulawesi Utara pada, Minggu (24/7).

“Jadi Sulut merupakan satu daerah yang kita lihat sebagai daerah yang bisa menjadi potret toleransi yang seharusnya ini dibangun di seluruh daerah di Indonesia, kita bisa lihat itu di Sulut, kerukunan hidup antar umat beragama, kerukunan antar suku yang berbeda, itu kita bisa lihat di Sulut. Maka, semangat spirit nasionalisme itu yang menjadikan kita memulai pergerakan ini ditempat ini,” ucap Dwi Urip.

Atas dasar itu, Dwi Urip menginginkan Sulut sebagai role model bagi semua daerah di Indonesia, bahwa toleransi itu adalah satu hal yang penting untuk menjaga persatuan di Indonesia yang notabene adalah beragam agama dan sukunya.

“Kedua, Sulut memiliki sejarah yang sangat penting ketika NKRI ini bangun, ingat ketika peristiwa piagam Jakarta disitu teman-teman dari Sulawesi Utara menyatakan bahwa kita ingin bergabung dengan NKRI, kalau seandainya semua mau bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan tanpa membedakan SARA,” paparnya.

“Jadi korelasinya dengan 2024 adalah toleransi yang dibangun di Indonesia akan menghasilkan perdamaian, atau suasana damai. Inti dari apa yang dilakukan RSI ini adalah ingin menjaga dan merawat kedamaian ini berdasarkan toleransi,” sambungnya.

Dwi Urip menilai, Presiden Jokowi merupakan sosok yang bisa mewujudkan atau merawat toleransi dan persatuan antar sesama anak bangsa.

“Kita belajar dari Pilpres 2014 dan 2019 bagaimana terjadi polarisasi. Bukan tidak mungkin hal itu tidak terjadi tahun 2024, dan itu mungkin saja lebih ekstrim dan kita tak ingin seperti itu, kita ingin Indonesia tetap bersatu dalam suasana damai. Dan kita melihat sosok yang bisa melakukan itu adalah Pak Jokowi,” pungkasnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Pengamat Politik M Qodari kembali memperingatkan ancaman bahaya politik identitas dan polarisasi pada Pilpres 2024 mendatang.

Penasihat Jokpro 2024 itu mengatakan, salah satu alasan lahirnya gagasan Jokowi tiga periode karena ketakutan terjadinya perpecahan saat Pilpres 2024 akibat polarisasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu demi memenuhi hasrat politik mereka, dan hal tersebut bisa memecah belah Indonesia menjadi dua seperti ada jalur Gaza.

“Ada garis namanya garis wallace tapi itu kan menjelaskan geografi, secara politik ini ada jalur Gaza. Saya khawatir 2024 makin keras sampai satu titik di mana jalur Gaza itu membelah kita menjadi dua, dan kalau sudah belah dua namanya sudah bukan NKRI lagi,“ kata Qodari.

Menurut Qodari, gagasan Jokowi tiga periode ini kalau dibaca secara baik dan jeli, maka masyarakat akan sadar jika potensi Indonesia terbelah dua itu sangat besar. Bahkan, ancaman konflik berdarah akibat penggunaan sentimen agama oleh kelompok identitas pada Pilpres 2024 yang akan datang sangat kuat.

“Sekarang dipakai tidak? Dipakai tapi kapan hal itu berbahaya, jadi itu barangnya sama tapi kalau dipakai 2022 ketika tidak ada Pilpres itu bahayanya tidak nampak dengan 2024, ketika ada Pilpres momentum itu membuat daya ledaknya dari petasan menjadi nuklir. 2024 ini menjadi nuklir,” ujarnya.

Dijelaskan Qodari, banyak pendapat dari masyarakat soal gagasan Jokowi tiga periode seperti kerja Presiden Joko Widodo sangat sudah bagus, hingga sangat tepat jika Jokowi melanjutkan program-program kerja yang belum terselesaikan.

Namun, buat Qodari, alasan utama gerakan Jokowi tiga periode ini adalah untuk menghindari konflik berdarah akibat sentimen agama yang dibawa ke Pilpres.

“Tapi kalau saya, konsen saya bukan ke sana, saya adalah kalau Pak Jokowi tidak 3 periode, republik ini akan bubar, konflik berdarah, itu dari saya tentu teman-teman yang penting kita punya argumentasi,” jelasnya.

Lebih jauh Qodari mengatakan, gerakan 3 periode ini terus disosialisasikan ke masyarakat yang mendukung gerakan ini, karena membangun gerakan ini butuh dukungan yang besar agar lebih kuat. Pasalnya, gerakan ini adalah mengubah konstitusi maka tidak boleh gerakan kecil, tidak bisa perorangan dan harus gerakan besar.

“Ibaratnya kalau mau membalikkan gunung nggak bisa banjir lokal, harus tsunami. Kalau mau membalikkan rumah gak cukup angin sepoi-sepoi harus badai, jadi kita perlu badai, kita perlu tsunami. Nah makin banyak organisasi, makin bagus,” tegasnya.