Surabaya, Gatra.com- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan penghargaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Dirjen Polpum Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar, M.Si yang bertugas mewakoli Mendagri Tito Karnavian. Acara itu digelar di Gedung Negara Grahadi Surbaya Kamis (28/07).

Apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan kontribusi Gubernur Khofifah dalam penegakan Ideologi Pancasila di seluruh wilayah Bumi Majapahit. Terlebih, Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai provinsi juara pertama yang mebentuk GNRM di Indonesia. Mulai dari tingkat Provinsi hingga masing-masing Kabupaten/Kota.

"Revolusi mental menjadi gerakan untuk mengubah cara pikir, cara kerja dan cara hidup bangsa Indonesia, yang mengacu pada tiga nilai strategis. Mulai dari integritas, hingga nilai kewarganegaraan yang berpatok pada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika," tegas Khofifah.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud nyata komitmen Pemprov Jatim dalam penegakan ideologi Pancasila. Penandatanganan nota dilakukan langsung oleh Gubernur Khofifah dengan Kepala BPIP RI Prof. Yudian Wahyudi dan juga diikuti oleh 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Dilakukan juga pembacaan Deklarasi Jejaring Panca Mandala (JPM) di seluruh 38 Kab/Kota di Jawa Timur. Dimana, JPM diharapkan dapat mendukung upaya Pembinaan Ideologi Pancasila, dan mendukung kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Jejaring Panca Mandala ini bisa kita sebut sebagai wujud format Pentahelix. Ada government, media, private sector, perguruan tinggi dan masyarakat," ungkap Gubernur Khofifah.

Khofifah menjelaskan bahwa JPM memiliki format yang berbeda karena mengusung Bhineka Tunggal Ika di dalamnya. Bukan sembarang jejaring, tetapi ada Pancasila sebagai Dasar Negara yang mendasari pembangunan bangsa. Dengan demikian implementasinya adalah dengan membangun sinergitas dan kolaborasi dengan lingkungan sekitarnya.

Lebih lanjut, kepada para JPM di daerah, Gubernur Khofifah berpesan agar lebih banyak melakukan penguatan ideologi lewat berbagai program sosialiasi, pemahaman dan implementasi dalam keseharian sedini mungkin. Sehingga, pendekatannya harus lebih fundamental. Bisa dimulai dari level anak-anak melalui guru di sekolah.

"Tidak cukup dari usia SMP, bisa kita mulai dari level anak PAUD. Mungkin Bupati dan Walikota yang hadir siang ini bisa memulai pemetaan untuk kemudian intervensi langsung karena wewenangnya ada di Kab/Kota," lanjutnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tujuan utamanya adalah menanamkan keyakinan bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kehadiran JPM disebutnya sebagai pengisi daya akan semangat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita harus memahami bahwa Republik Indonesia ini 'terbagi atas' bukan 'terdiri atas'. Divided by bukan Consist of ," tegas Khofifah. Itu artinya basis filosofi kenegaraan kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu, lanjut Khofifah, pihaknya juga sangat mendukung gerakan memberikan 10 juta bendera Merah Putih yang digagas oleh dirjen Polpum dan BPIP . Bahkan, ia juga mengajak para bupati/walikota untuk ikut serta membagikan Bendera kepada masyarakatnya. Menurutnya hal ini menjadi penting dalam langkah penguatan ideologi pancasila.

"Ini merupakan bagian ikhtiar kita bersama karena menjaga semangat nasionalisme tidak cukup dengan teriak merdeka, salam pancasila, atau NKRI harga mati. Tapi harus sungguh kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Bumi Majapahit ini harus bisa menjadi referensi bersama bagaimana Mahapatih Gajahmada membangun komitmen menjadikan pulau-pulau ini menjadi satu kesatuan sebagai cikal bakal terciptanya Nusantara'", pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi menyatakan rasa takjubnya atas komitmen yang ditunjukkan Jawa Timur untuk terus menjaga Pancasila di Bumi Majapahit.

"Sungguh ini merupakan kehormatan yang sangat besar bagi kami yang bisa menjalin kerja sama dengan masyarakat Jawa Timur yang sekitar empat puluh juta jumlahnya,"

Dirinya berharap seluruh JPM yang telah dibentuk di Jawa Timur bisa terus berseiring dengan program yang dijalankan Pemprov Jatim. JPM diharap menjadi wadah berkumpul terkait pembinaan ideologi pancasila yang lebih terorganisir.

"Sebelumnya tidak tampak karena bekerja sendiri-sendiri. Namun setelah berjejaring menjadi pengalaman yang nyata dalam pemecahan masalah tersebut," tutur Yudian Wahyudi.

"Terlebih ini nantinya akan menjadi wadah yang mempertemukan semua pemangku," pungkasnya.