Blora, Gatra.com – Juru Bicara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Keuangan Negara (PKN), Seno Margo Utomo, menduga kecurangan pengisian Perangkat Desa (Prades) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, melibatkan petinggi partai politik (parpol).

"Indikator awal-awal sudah terbukti. Surat penolakan dari kampus menyebut nama Bambang AW. Padahal dia bukan koordinator resmi. Tidak ada SK-nya," ungkap Seno usai aksi unjuk rasa pada Selasa (2/8).

Seno menyebut bahwa Bambang merupakan ketua salah satu partai pokitik di Blora yang diduga mengoordinir proses pengisian Prades. "Salah satu ketua tim setengah sebelas. Ketua Partai Perindo di Blora," ucapnya.

Lebih lanjut Seno mengungkapkan, jika proses pengisian perangkat desa sarat dengan permainan uang. Bahkan, nilainya mencapai miliaran rupiah.

"Dari awal ini kan memang penuh dengan permainan uang, sehingga saya sudah bilang ke Pak Munaji [Ketua PP Blora] kalau Anda bergabung ke sini, risikonya dua, enggak dapat proyek, atau dapat uang karena ini memang permainan uang," ujarnya.

Bahkan Seno sempat menyebut banyak transaksi gendut terkait prades ini. Transaksi itu tersebar di beberapa daerah. "Rekening gendut itu ada di beberapa nama. Ada di Klaten, ada di Semarang, ada di Blora. Pertemuannya di resto Bukabuki Solo. Sekian puluh kades sebagian sudah mengaku itu saja yang dikejar," katanya.