Home Ekonomi Indonesia Butuh Banyak Diplomasi Ekonomi Demi Peluang Investasi Inklusif

Indonesia Butuh Banyak Diplomasi Ekonomi Demi Peluang Investasi Inklusif

Jakarta, Gatra.com – Menyambut pelaksanaan puncak kegiatan Presidensi G20 di Bali yang akan berlangsung pada 15-16 November 2022, pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi terus digaungkan. Terbaru, Presiden Joko Widodo, melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara di Asia Timur pada 26-28 Juli 2022 lalu sebagai proses diplomasi ekonomi.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal di Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Nurul Ichwan menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi yang dilakukan berhasil membuka peluang investasi masuk ke Indonesia sebesar Rp 176,09 triliun yang bisa dimanfaatkan di berbagai sektor. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu bentuk penambahan penghasilan untuk Negara.

“Investasi akan meningkatkan pendapatan pajak sehingga memunculkan penghasilan bagi negara. Jika kita melakukan investasi khususnya di bidang manufacturing, maka dia membutuhkan mesin-mesin dan bahan baku yang tidak seluruhnya dapat tersedia di Indonesia sehingga ada impor asing. Namun yang lebih penting lagi, ketika produknya bisa dihasilkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik di dalam negeri, tetapi juga ada ekspornya,” jelas Nurul pada tajuk diskusi “Diplomasi Ekonomi Indonesia Menuju Investasi Inklusif Berkelanjutan” pada Jum’at (5/8).

Indonesia sendiri berhasil menekan nota kesepakatan dengan masing-masing sepuluh perusahaan di Jepang dan Korea meliputi Toyota Motor Corp, Mitsubishi Corp, Denso Corp, Posco, hingga LG Group yang berfokus pada industri otomotif dan pengembanga mobil listrik di Indonesia. Perjanjian kerja sama ini akan mewujudkan sebuah proyek yang melibatkan berbagai pihak mulai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor bidang Riset dan Transfer Teknologi Universitas Binus, Tirta Nugraha Mursitama, juga menjelaskan bagaimana diplomasi ekonomi bertujuan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi internasional dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, ia menekankan pada peran pemerintah dalam upaya mengatur hambatan investasi agar dorongan investasi dari luar negeri bisa terus masuk. Investasi juga tidak bisa berdiri sendiri melainkan saling berkaitan dengan industri dan perdagangan.

Kegiatan diplomasi ekonomi, lanjut Tirta, juga membawa dampak baik bagi Indonesia bukan hanya dalam bidang ekonomi melainkan berdampak pada bidang politik. Pada kunjungan Jokowi ke Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Korea lalu, maka Indonesia bisa menampilkan kepemimpinan di global dan regional yang bisa menjadi modal kesuksesan Presidensi G20 mendatang.

“Negara di ASEAN membutuhkan suatu kondisi ekonomi dan politik yang stabil, sehingga Negara manapun, perusahaan mana pun, mau berinvestasi di Asia Tenggara. Hal ini memerlukan penyelesaian masalah domestik di Negara ASEAN, sehingga Indonesia — meskipun tidak bisa mengintervensi — perlu melakukan pendekatan baru untuk menunjukkan kapasitasnya,” papar Tirta.