Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 harus di bawah 3 persen, demi menjaga sisi keberlanjutannya.
"Jadi ini adalah arahan terakhir dari Bapak Presiden sebelum kami memfinalkan," ungkap Sri Mulyani dalam keterangannya usai Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (10/8).
Menkeu mengungkapkan akibat adanya guncangan dan gejolak ekonomi global, RAPBN Tahun 2023 didesain agar mampu menjaga fleksibilitasnya.
"Ini kita sering menyebut sebagai shock absorber. Namun, Bapak Presiden juga meminta agar APBN dijaga supaya tetap kredibel dan sustainable atau sehat. Sehingga ini adalah kombinasi yang harus dijaga," jelas Sri Mulyani.
Dia mengungkapkan bahwa pada 2022 dunia diproyeksikan mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang melonjak. Hal itu, kata Sri Mulyani, didukung dengan IMF yang telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,6 persen menjadi 3,2 persen untuk tahun ini. Sementara proyeksi IMF untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2023 juga turun, dari 3,6 persen menjadi 2,9 persen.
IMF pun memproyeksikan bahwa inflasi tahun 2022 akan naik ke level 6,6 persen dari sisi negara maju, dan 9,5 persen di negara-negara berkembang.
"Ini artinya bahwa lingkungan global kita akan menjadi melemah, sementara tekanan inflasi justru meningkat," tuturnya.
Dari sisi belanja negara, Menkeu menyebut akan tetap mendukung berbagai prioritas nasional yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM), kemudian pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Nusantara serta penyelenggaraan Pemilu.
"Kami akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan seperti akumulasi dari Dana Abadi Pendudukan yang akan terus dikelola untuk generasi mendatang, maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber," jelasnya.
Ia menambahkan, dari sisi pendapatan negara yang akan menjadi perhatian pemerintah di tahun depan yaitu penerimaan pajak dari komoditas yang sangat tinggi tidak akan terulang lagi. Begitupun dengan penerimaan bea cukai.
