Bandung, Gatra.com - Tingkat produksi beras dinilai tinggi saat ini sehingga Indonesia tak perlu mengimpor beras selama tiga tahun terakhir. Banyak apresiasi muncul, salah satu ujudnya adalah penghargaan swasembada beras dari International Rice Research Institute (IRRI) yang diserahkan kepada Presiden Jokowi, Minggu, 14 Agustus. Capaian ini terjadi saat sebagian warga dunia kesulitan memenuhi kebutuhan pangan setelah pecahnya Perang Ukraina.
Namun, urusan pangan tidak berhenti sampai disitu. Produksi beras tinggi dan zero impor pada satu sisi baik, namun hal ini tak berarti tak ada persoalan dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Produksi beras bisa saja tinggi, namun belum tentu kesejahteraan petani pada saat sama naik. Devisa negara pun banyak terkuras karena kebutuhan impor bahan pangan seperti gandum, kedelai juga daging sapi.
Kendati jumlah beras cukup, tapi ada alasan-alasan lain yang mengharuskan tetap adanya impor komoditi pangan. Industri kuliner banyak membutuhkan bahan yang tak bisa diproduksi sendiri. Kegemaran orang Indonesia makan roti dan mie instan juga jadi faktor pendorong kenapa impor gandum terus naik sehingga terasa jadi beban saat ini. Untuk mencapai kesejahteraan bangsa tentu, kedaulatan pangan mesti diujudkan. Hal itu tak mudah, sehingga yang dibutuhkan adalah langkah terobosan.
Kondisi pangan saat ini tentu mengharuskan bangsa Indonesia kembali memikirkan maksud dari kedaulatan pangan yang menjadi cita-cita para pendiri negara. “Dalam FGD di Sumedang yang telah kita adakan sebelumnya, muncul pemikiran dari peserta bahwa kedaulatan pangan merupakan sebuah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan individu,”ujar Wahyudin, Ketua Seknas Jokowi, Jawa Barat, Senin (15/8).
Menurut dia hal itu tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Program pembangunan pangan mesti ditata sesuai dengan keyakinan, dan budaya, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. “Pembangunan Pangan ditujukan untuk mewujudkan ketahanan Pangan berbasis Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan,” kata Wahyudin.
Terkait dengan hal itu, sejumlah relawan dari berbagai kota Jawa Barat berkumpul pekan lalu, Rabu (10/8), di Sumedang membahas topik Agenda 45: Jalan Kesejahteraan Indonesia. Dalam Fokus Group Discussion itu, pangan menjadi salah satu dari 5 topik pilar untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia mendatang. Empat pilar lain yang dimaksud adalah enerji, kebudayaan, tata kelola pemerintahan dan geopolitik.
Konsep awal Agenda 45 dihasilkan dalam FGD di Jakarta 11 Juli lalu. Rumusan itu diuji lebih dalam di 13 provinsi termasuk Jawa Barat, kemudian hasilnya akan diserahkan ke Pengurus Pusat Seknas Jokowi. Rumusan akhir akan disampaikan ke publik sebelum diserahkan ke Presiden Joko Widodo September mendatang dalam sebuah acara yang akan berlangsung di Jombang, Jawa Timur.
Rumusan itu merupakan inisiatif masyarakat untuk menjadi masukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045. “Selama ini penyusunan RPJP selalu diinisiasi oleh pemerintah dan DPR, agar aspirasi rakyat lebih terpenuhi, inisiatif masyarakat yang lebih luas,” ujar Wakil Ketua Umum Seknas Jokowi, Ismarilda, saat membuka FGD di Sumedang.
Untuk mengatasi situasi pangan dunia, termasuk kondisi yang pangan di Indonesia saat ini dibutuhkan upaya terobosan. Salah satunya adalah soal bagaimana mempercepat adopsi teknologi pertanian dengan mengoptimalkan potensi pertanian, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Semua mesti dilakkukan dengan tetap memperhatikan kaidah keseimbangan alam.
Upaya mewujudkan ketahanan pangan tentu akan berhasil bila sektor pilar lain mendukung. Dengan lahan subur dan luas ketahanan pangan berhasil bila menyatu dalam tata kelola pemerintah yang baik. Demikian pula dukungan lain seperti kebijakan luar negeri yang sesuai dengan peta pergesaran kekuatan global sehingga kedaulatan pangan dapat terjaga dan terujud.
