Jakarta, Gatra.com – Sejumlah mantan narapidana politik (Napol) atau korban konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menerima sertifkat tanah. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Prasetyanto, menyerahkannya secara simbolis.

Eko dalam keterangan pers diterima pada Rabu (17/8), menyampaikan, penyerahan sertifikat tanah pada acara Peringatan Hari Damai ke-17 Aceh bertema “Optimalisasi Butir-Butir MoU Demi Percepatan Pembangunan Aceh” di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh.

Baca Juga: Dua Desa di Tanah Bumbu Dapat Sertifikat Tanah Gratis

Menurutnya, penyerahan sertifikat tanah merupakan bagian penting dari serangkaian acara memperingati perjanjian damai antara GAM dan pemerintah pusat yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 silam.

Sementara itu, Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, menyampaikan, salah satu hasil kesepakatan dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki mengenai penyerahan tanah kepada Napol atau korban konflik GAM.

“Kami dari Kementerian ATR/BPN dan beserta seluruh perangkat kami di Aceh tidak pernah berhenti dan tidak menunggu untuk memenuhi bukti kesepakatan tersebut [MoU Helsinki],” ujarnya.

Raja Juli Antoni melanjutkan, pihaknya terus berdiskusi dengan berbagai pihak dan Yang Mulia Wali Nanggroe, gubernur, bupati, wali kota, dan berbagai simpul-simpul organisasi masyarakat, tidak lain agar bukti kesepakatan, baik hak atas lahan segera bisa disalurkan secara baik dan bermartabat.

Baca Juga: Jokowi Serahkan Sertifikat Tanah Redistribusi 114 H di Cilacap

Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, berharap Pemerintah Aceh dapat melaksanakan perdamaian yang telah tertuang dalam MoU tersebut. Dalam sambutannya, ia meminta dukungan kepada semua pihak untuk tetap menjaga perdamaian di wilayah Aceh dengan menghilangkan sekat-sekat yang menonjolkan kepentingan pribadi ataupun golongan.

"Tentunya Pemerintah Aceh membutuhkan dukungan berbagai pihak, dan akan terus bekerja keras untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, melakukan pemerataan pembangunan, meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat derajat kesehatan masyarakat dan meakselerasi pembangunan di seluruh wilayah," katanya.