Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo menyebut masih ada Rp193 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di Bank dan belum dibelanjakan.
"Saya cek APBD di Bank, hal-hal kecil seperti ini saya cek, saya harus tahu angka-angkanya ada berapa APBD di bank, masih ada Rp193 Triliun," ungkap Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022, Kamis (18/8).
Menurut Jokowi, realisasi belanja APBD hingga memasuki kuartal III-2022 ini baru sebesar 39,3 persen atau Rp472 triliun. Dana APBD Rp193 triliun yang masih mengendap itu, Jokowi melanjutkan, harus segera dibelanjakan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Padahal ini penting sekali untuk perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi di daerah. APBD ini segara keluar, agar beredar di masyarakat, ini penting sekali," imbuhnya.
Kepala Negara menekankan agar kepala daerah di Kabupaten maupun Provinsi harus mengetahui kondisi inflasi daerah yang dipimpinnya secara detail.
Dia mewanti-wanti lima provinsi dengan tingkat inflasi di atas 5 persen agar pemimpin daerahnya bisa lebih bekerja keras dan detail. Adapun lima Provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi antara lain Jambi 8,55 persen, Sumatera Barat 8,01 persen, Bangka Belitung 7,7 persen, Riau 7,04 persen dan Aceh 6,97 persen.
"Tolong ini dilihat secara detail, yang menyebabkan ini apa? Kepala daerah harus bekerja makro, mikro, dan detail, angka-angkanya harus tahu," tandasnya.
