Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menyebut pemerintah super tega bila menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam kondisi pemulihan ekonomi seperti sekarang.

Sebaliknya, menurut Mulyanto, pemerintah kudu memperbanyak insentif bagi masyarakat, terutama rakyat kecil. "Bukan malah membebani dengan menaikkan harga BBM," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Gatra.com (20/08).

"PKS minta kepada Presiden Jokowi tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Alasan dan waktunya belum tepat. Ini hanya akan membuat masyarakat makin menderita setelah dua tahun lebih terdampak Covid-19," katanya lagi.

Mulyanto mengatakan, sebagai presiden yang dicitrakan peduli pada kepentingan rakyat, Jokowi harus berani membuat keputusan yang jernih terkait harga BBM. Apalagi dengan kondisi APBN tahun 2022 yang surplus selama beberapa bulan belakangan.

Dalam Pidato Kenegaraan di Gedung DPR, Selasa lalu (16/8), Presiden menyampaikan, pada semester I tahun 2022, APBN surplus sebesar Rp106 triliun. Sementara neraca perdagangan surplus selama 27 bulan beturut-turut tanpa jeda. Pada semester I/2022 surplusnya mencapai Rp364 triliun.

Adapun inflasi saat ini telah menyentuh 3,94%, tertinggi sejak Oktober 2015. Kalau BBM bersubsidi dinaikkan, kata Mulyanto, diperkirakan inflasi akan melejit ke angka 7-8%. "Karena kenaikan harga BBM bersubsidi akan mendorong secara berantai kenaikan harga barang dan jasa lainnya secara luas," ia menambahkan.