New York, Gatra.com - Rusia dan Ukraina saling tuding mengenai siapa yang berpotensi menimbulkan bahaya dari pembangkit nuklir Zaporizhzhia. PBB mendesak kedua belah pihak untuk melindungi fasilitas Ukraina dari perang yang sedang berlangsung.

Rusia mengadakan pertemuan di Dewan Keamanan PBB untuk membahas bahaya penembakan jarak dekat dan kehadiran militer terhadap pembangkit listrik di Ukraina selatan, pada hari Selasa (23/8), di tengah kekhawatiran reaktor dapat membocorkan radiasi di seluruh wilayah.

Pasukan Rusia telah mengendalikan pabrik itu selama berminggu-minggu dan diduga telah menempatkan senjata dan perlengkapan perang di sana. Tuduhan yang disangkal Moskow.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya menuduh pasukan Ukraina menembaki pembangkit itu, sehingga meningkatkan bahaya bencana nuklir.

“Sejak Dewan Keamanan terakhir membahas masalah ini hampir dua minggu lalu, situasi keselamatan nuklir semakin memburuk," kata Nebenzya, dikutip AFP, Rabu (24/8).

"Angkatan bersenjata Ukraina pada dasarnya setiap hari terus menembaki wilayah pembangkit listrik tenaga nuklir [NPP] dan kota Enerhodar, dan ini menciptakan risiko kecelakaan radiasi yang nyata," katanya.

Duta besar Ukraina, Sergiy Kyslytsya membalas bahwa Rusia bertanggung jawab atas risiko tersebut dan harus menarik pasukannya, dan mengizinkan inspektur Badan Energi Atom Internasional ke dalam pabrik.

"Satu-satunya hal yang ingin didengar seluruh dunia adalah pernyataan bahwa Rusia mendemiliterisasi PLTN Zaporizhzhia, menarik pasukannya, dan menyerahkannya kepada pemerintah Ukraina," katanya.

Kyslytsya mengatakan Kyiv mendukung proposal IAEA untuk mengirim misi melakukan pemeriksaan pabrik, dan berharap pemantauan secara penuh.

"Sangat penting untuk melakukan misi dengan cara yang memungkinkan masyarakat internasional untuk melihat situasi nyata dan bukan pertunjukan teater Rusia," katanya.

Berbicara di awal pertemuan, Wakil Sekretaris PBB Rosemary DiCarlo mengatakan kedua belah pihak perlu menyepakati demiliterisasi pabrik bahkan saat perang berlanjut.

"Fasilitas itu tidak boleh digunakan sebagai bagian dari operasi militer apa pun, dan kesepakatan tentang batas aman demiliterisasi untuk memastikan keamanan daerah itu harus dicapai," katanya. 

"Kami sekali lagi mendesak para pihak untuk memberikan misi IAEA akses langsung, aman dan tak terbatas ke situs tersebut," katanya.