Yogyakarta, Gatra.com - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi menyebut Presiden Joko Widodo tidak akan pernah mengumumkan kenaikan harga jual Pertalite dan Solar pada pekan ini maupun bulan depan.
“Alasannya, kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 dan harga Solar menjadi Rp8.500 sudah pasti akan menyulut inflasi,” katanya, Rabu (24/8).
.Dalam penjelasannya, Fahmy menyebut kontribusi inflasi kenaikkan harga Pertalite diperkirakan sebesar 0,93 persen sedangkan kenaikkan harga Solar diperkirakan sebesar 1,04 persen.
Sehingga sumbangan inflasi kenaikan Pertalite dan Solar diperkirakan mencapai 1,97 persen. Padahal, inflasi pada Juli 2022 sudah mencapai 5,2 persen sehingga total inflasi akan mencapai 7,17 persen.
“Dibandingkan dengan inflasi pada 2021 hanya pada kisaran 3 persen yoy maka dengan inflasi sebesar 7,17 persen maka akan akan memperburuk daya beli dan konsumsi masyarakat. Ini menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai dengan susah payah sebesar 5,4 persen,” paparnya.
Tidak hanya itu, Fahmy mengingatkan dengan inflasi sebesar 7,17 persen tentu akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok yang memperberat beban rakyat, terutama rakyat miskin. Bahkan, rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi BBM lantaran tidak punya kendaraan bermotor juga harus berkorban akibat kenaikan harga BBM subsidi.
“Karenanya dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi mengatakan opsi kebijakan yang akan dipilih terkait subsidi BBM adalah tidak memberatkan beban rakyat miskin. Berdasarkan pernyataan Jokowi itu sesungguhnya mengisyaratkan bahwa Jokowi tidak menaikkan harga BBM Subsidi dalam waktu dekat ini karena pertaruhannya cukup besar," lanjutnya.
Fahmy mengakui beban APBN untuk subsidi energi memang semakin membengkak hingga mencapai Rp502,4 triliun. Meski begitu perlu diingat bahwa beban subsidi itu adalah total ‘anggaran subsidi energi’ yang terdiri dari subsidi BBM. LPG 3 Kg, dan listrik.
“Semua itu sudah diperhitungkan berdasarkan beberapa asumsi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan inflasi,” tuturnya.
Sementara itu dari realisasi yang benar-benar dikeluarkan (cash out flow) per 31 Juli 2022 total subsidi energi baru sebesar Rp88,7 triliun. Ini dibagi untuk realisasi anggaran subsidi BBM dan LPG 3 Kg sebesar Rp62,7 triliun rupiah.
