Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan pembengkakan anggaran hingga Rp502,4 triliun untuk subsidi dan kompensasi dalam APBN 2022 sudah terlampau besar. Sebab, dalam APBN 2022, anggaran awal untuk subsidi dan kompensasi energi hanya sebesar Rp152,5 triliun, artinya melonjak Rp349,9 triliun.

Dia memberikan ilustrasi apabila Rp502,4 triliun itu dialokasikan untuk hal lain, banyak pembangunan infrastruktur yang bisa dilakukan. Menurut ilustrasi perhitungan yang dilakukan Kemenkeu, anggaran Rp502,4 triliun bisa membangun hingga 3.333 rumah sakit skala menengah dengan biaya Rp150 miliar per rumah sakit.

"Kalau Menteri Kesehatan sekarang minta anggaran supaya kita bisa membangun rumah sakit kelas menengah sampai ke seluruh pelosok, kita bisa membangun 3.333 rumah sakit," ungkap Sri Mulyani dalam dalam konferensi pers tindak lanjut hasil rakor Kemenko Perekonomian, Jumat (26/8).

Selain itu, angka Rp502,4 triliun bisa membangun hingga 3.501 kilometer ruas tol dengan asumsi biaya pembangunan Rp142,8 miliar/kilometer.

"Mungkin bisa nyelesain semua tol di Sumatera sih menurut saya, bahkan lewat. Karena yang kemarin kan masih ada yang belum tersambung," jelasnya.

Sri Mulyani memaparkan, Rp502,4 triliun juga bisa untuk membangun hingga 41.666 puskesmas di seluruh Indonesia dengan biaya pembangunan Rp12 miliar/unit.

"Atau kalau kita konsen mengenai kesehatan, ini bisa membangun 41.666 puskesmas yang bisa kita bangun di seluruh pelosok di tanah air, terutama yang tinggal di daerah pelosok dan terluar yang mereka jelas tidak menikmati subsidi yang Rp502 triliun tadi," tuturnya.

Di sisi lain, anggaran subsidi dan kompensasi energi Rp502,4 triliun pun, kata dia, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan subsidi dan kompensasi energi hingga akhir tahun. 

Sri Mulyani menyebut, pemerintah membutuhkan anggaran tambahan Rp195,6 triliun lagi apabila volume konsumsi BBM subsidi dan kenaikan harga minyak mentah terus mengalami tren kenaikan.

"Jadi ini hanya untuk memberikan sense of magnitude bahwa angka ini angka yang sangat besar.  Rp502 triliun ini masih belum cukup, masih akan berpotensi menambah Rp195,6 triliun lagi," katanya.