Jakarta, Gatra.com - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia minta supaya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Beasiswa Sawit dievaluasi total.
Permintaan itu tidak ujug-ujug, tapi justru setelah DPP Apkasindo melakukan wawancara kepada perwakilan petani dan calon penerima Beasiswa Sawit dari lima provinsi.
"Evaluasi total ini bukan untuk menyalahkan yang sebelumnya, tapi niat kami justru agar ke depannya, semua menjadi lebih baik," kata Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung kepada Gatra.com, tadi pagi.
Doktor Lingkungan Universitas Riau ini pun langsung merinci kenapa program PSR nyaris gagal total alias gatot.
Pertama, bahwa kalau ditinjau dari status lahan, 86% PSR gagal usul lantaran lahan petani kelapa sawit diklaim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berada dalam kawasan hutan.
"Padahal kebun kelapa sawit petani yang mau diremajakan itu sudah berumur di atas 20 tahun, kan namanya replanting", ujar Gulat.
Nah, klaim tadi kata Gulat belum termasuk embel-embel baru, musti clear dari Kawasan Lindung Gambut (KLG). "KLG ini menjadi misterius. Kenapa saya bilang begitu, lantaran di draf dan pembahasan Permentan 03 tidak ada ini, tapi setelah menjadi Permentan 03, KLG itu nongol," terang Auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ini.
Kedua, kalau ditinjau dari persyaratan administrasi, 78% petani yang mengusulkan melalui Dinas Perkebunan (Disbun) setempat, terkendala melengkapi persyaratan. Menjadi lambat lantaran bingung kemana meminta rekomendasi.
Belum lagi, kalau dihitung-hitung, ternyata biaya melengkapi administrasi PSR itu cukup besar untuk ukuran petani sawit. "Mereka juga terkendala di sistem onlinenya," ujar ayah dua anak ini.
Lalu dari sisi pendampingan, 91% petani sawit merasa tidak ada yang membimbing melengkapi dokumennya. "65% petani sawit juga mengaku kalau mereka tidak pernah mendengar apa itu program PSR secara utuh. Ini berarti, ada persoalan di sosialisasi PSR ini. Makanya banyak petani salah kaprah," katanya.
Pun begitu kata Gulat, 98% petani mengaku kalau program PSR itu sangat penting dan bermanfaat. Apalagi kalau besarannya dinaikkan menjadi Rp35 juta sampai Rp40 juta. Permintaan kenaikan ini muncul lantaran biaya sarana dan prasarana (sarpras) naik menjadi 200%-300%.
Lantas untuk Beasiswa Sawit, 85% mengatakan bahwa mekanisme seleksi yang dilakukan secara online sangat menyulitkan mereka. Ini terjadi lantaran keterbatasan jaringan internet. Lantas, 87% mengatakan bahwa soal ujian yang diberikan panitia juga enggak cocok dengan nama Beasiswa Sawit itu. Cocoknya ya seleksi beasiswa umum.
"Terus, 76% minta supaya proses seleksi diserahkan kepada kampus mitra Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), jangan dimonopoli satu lembaga seperti selama ini. Sebaiknya dikembalikan seperti pola awal-awal dulu; rekrutmen calon mahasiswa Beasiswa BPDPKS yang dilakukan pada 2017-2019," sebut Gulat.
Selanjutnya, 96% minta supaya keterwakilan provinsi proporsional, bukan berdasarkan skor nilai. Sebab "roh" beasiswa ini sesungguhnya adalah mengakomodir "keterbatasan anak-anak petani sawit".
"Contoh, adalah anak-anak petani sawit dari Papua Barat yang ikut tes 7 orang, lalu yang lolos ujian online cuma 4. Entah dites wawancara atau enggak, tapi kemudiannya katakanlah yang lolos cuma 1 orang. Harusnya, yang semacam ini kan jadi pertimbangan bagi panitia. Terakhir, 95% mengatakan bahwa besaran duit beasiswa yang diterima "hanya cukup untuk 16 hari, sisanya ngutang" panjang lebar Gulat mengurai.
Jadi kata Gulat, apa yang dia urai tadi, harus menjadi perhatian serius tiga entitas sawit; pemerintah, korporasi dan petani sawit. "Lagi-lagi saya bilang, biar semuanya menjadi lebih baik. Bukan untuk menyalahkan siapapun," Gulat mengingatkan.
Abdul Aziz
