Jakarta, Gatra.com - Pemerintah mengumumkan akan mulai mencairkan penambahan dana bantuan sosial (Bansos) sebagai peralihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun. Dana penambahan bansos tersebut akan disalurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi upah hingga subsidi transportasi.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai pencairan bansos tambahan sebagai sinyal persiapan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat. Jika harga BBM naik, secara otomatis berdampak pada lonjakan harga yang berpotensi membuat daya beli masyarakat merosot. Pencairan bansos saat ini, menurut Bhima sebagai bekal atau kompensasi pemerintah sebelum harga BBM subsidi naik.
"Jadi bisa ditebak sepertinya akan ada kenaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat, maupun pembatasan penggunaan BBM subsidi secara ketat. Ini sinyal yang tidak bisa ditutupi," ungkap Bhima melalui pesan tertulis kepada GATRA, Senin (29/8).
Bhima berujar, penambahan bansos untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp24,17 triliun dinilai terlalu kecil. Menurut Bhima, seharusnya pemerintah jangan hanya fokus menyalurkan bansos kepada 40 persen kelompok masyarakat pengeluaran terbawah saja.
"Kelas menengah rentan yang jumlahnya 115 juta orang perlu dilindungi oleh dana kompensasi kenaikan harga BBM subsidi," ujar Bhima.
Bhima yakin, ketika harga BBM subsidi naik akan berdampak ke semua pihak, termasuk kepada orang yang selama ini tidak memanfaatkan subsidi juga akan merasakan tekanan inflasi.
Lebih lanjut, Bhima menekankan agar pencairan bansos bisa rampung sebelum harga BBM subsidi naik. Selama ini, Bhima menilai pencairan bansos seringkali terkendala soal pendataan dan kecepatan eksekusi. Misalnya, Bhima berumpama, apabila harga BBM subsidi akan naik di bulan September maka pencairan bansos sebagai kompensasi sudah cair seluruhnya pada akhir Agustus 2022.
"Kalau harga BBM naik, tapi bansos baru dihitung, belum 100 persen cair maka efeknya sudah bisa menurunkan konsumsi rumah tangga," terang Bhima.
Seperti diketahui, Pemerintah akan mengalokasikan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun sebagai pengalihan subsidi BBM. Adapun bansos akan disalurkan melalui skema BLT sebesar 12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat dengan besaran Rp600 ribu (dibayar dua tahap masing-masing Rp300 ribu); subsidi upah Rp9,6 triliun yang akan disalurkan kepada 16 juta pekerja dengan pendapatan maksimal Rp3,5 juta/bulan; serta subsidi transportasi umum dan nelayan oleh Pemerintah daerah menggunakan 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 2,17 triliun.
"Jadi total bantalan sosial yang ditetapkan untuk bisa dieksekusi pada minggu ini adalah sebesar RP24,17 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (29/8).
