Home Nasional Isu Kenaikan Harga BBM Kian Panas, PKS Sayangkan Pemerintah Malah Boros APBN untuk IKN

Isu Kenaikan Harga BBM Kian Panas, PKS Sayangkan Pemerintah Malah Boros APBN untuk IKN

Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Suryadi Jaya Purnama menyayangkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) di saat gejolak isu kenaikan harga BBM subsidi kian memanas.

Adapun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan dana Rp43,73 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN selama periode 2022-2024. Secara rinci, Rp4,07 triliun di tahun 2022, Rp20,48 triliun di tahun 2023, dan Rp18,18 triliun di tahun 2024.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai penggunaan APBN untuk pembangunan IKN saat ini hanya akan menambah beban APBN. Pasalnya, pemerintah mengaku defisit APBN saat ini karena kompensasi energi sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan opsi pembatasan ataupun penyesuaian harga BBM bersubsidi. Alasannya, demi menyelamatkan APBN tahun ini dan tahun mendatang.

"Pemerintah beralasan dana APBN untuk subsidi BBM telah habis, padahal kenaikan harga BBM bisa membuat ekonomi masyarakat semakin sulit. Fraksi PKS menyayangkan pemerintah justru menggunakan APBN untuk pembangunan IKN," kata Suryadi melalui pesan tertulis kepada Gatra.com beberapa waktu lalu.

Menurut Suryadi, sikap jor-joran pemerintah dalam menggunakan APBN untuk pembangunan IKN, tidak sesuai dengan janji awal pemerintah yang akan menggunakan investasi swasta dalam pembangunan IKN. Pasca-hengkangnya Softbank Group dari daftar calon investor, Suryadi mengatakan, hingga saat ini belum ada lagi kejelasan pihak swasta mana yang akan menggarap proyek apa di IKN.

Padahal, Suryadi menyebut pembangunan IKN hingga tahun 2024 membutuhkan dana sekitar Rp480 triliun. Belum jelasnya investor untuk pembangunan IKN, membuat Suryadi pesimistis pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dapat berjalan sesuai rencana di tahun 2024.

"Fraksi PKS pesimis, pemindahan IKN dapat berjalan sesuai rencana di tahun 2024," ucap Suryadi.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Ade Irfan Pulungan menjamin pembiayaan IKN dipastikan tidak akan mengganggu APBN.

Irfan berujar, pemerintah telah mengalokasikan dan memperhitungkan dengan matang seluruh kebutuhan untuk pembangunan IKN meskipun dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi. Kenaikan harga BBM misalnya.

"Situasi ekonomi kita kan juga nggak bisa diprediksi secara pasti, tapi kan kita punya keyakinan kalau semua itu sudah diperhitungkan. Masalah BBM ini kan bukan hanya sekali ini saja," ujar Irfan saat dihubungi Gatra.com

Dia menegaskan, bahwa pembangunan IKN tidak bisa serta-merta dibatalkan begitu saja. Sebab, menurut dia, agenda IKN adalah amanat negara yang telah termaktub dalam Undang-Undang. Karena itu, dia optimistis bahwa pemindahan IKN bisa terwujud sesuai yang direncanakan.

"Saya rasa dari itu semua kita nggak usah terlalu pesimis dan berlebihan membayangkan karena kondisi hari ini,oh IKN harus dibatalkan saja. Ini artinya kita sudah melanggar undang-undang. Fraksi yang tidak setuju pembangunan IKN itu mencoba untuk mempengaruhi agar pemerintah melanggar undang-undang," tandas Irfan.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam pembacaan nota keuangan RAPBN 2023, menyebut anggaran pembangunan IKN tahun depan mencapai Rp23,6 triliun yang berasal dari APBN 2023. Dari sekian dana itu, sebesar Rp20,8 triliun akan digelontorkan untuk Kementerian PUPR.

187