Home Nasional Program RISE Berjalan, Totalitas Pemkot, Dukung Makassar Zero Kumuh

Program RISE Berjalan, Totalitas Pemkot, Dukung Makassar Zero Kumuh

Makassar, Gatra.com – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia membangun kerja sama dan kemitraan yang kuat lewat pembangunan infrastruktur permukiman informal bagi kelompok masyarakat rentan. Program pembangunan tersebut bertujuan untuk menyediakan sanitasi, air bersih, akses yang lebih baik serta ketahanan iklim di daerah terisolir yang sulit dijangkau oleh infrastruktur konvensional perkotaan.

Kerja sama infrastruktur Indonesia dan Australia di sektor pembangunan permukiman informal digagas pertama kali di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melalui program Revitalisasi Permukiman Kumuh dan Lingkungannya (Revitalising Informal Settlements and Their Environments/RISE). Program ini digagas atas kerja sama Universitas Monash, Universitas Hasanuddin, Pemerintah Australia, Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), Pemerintah Kota Makassar, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pembangunan infrastruktur pemukiman informal tersebut resmi diluncurkan lewat kegiatan “Peletakan Batu Pertama Intervensi Infrastruktur Program RISE” di Untia, Makassar pada Kamis, 1 September 2022. Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menyatakan, kegiatan tersebut menjadi landasan pacu bagi Makassar untuk mewujudkan “Makassar Zero Kumuh”.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto (GATRA/ Andhika Dinata)

Ia memuji keunggulan teknologi yang dirancang RISE yang didasarkan pada pendekatan “Kota Peka Air” yang dikembangkan oleh CRC for Water Senstive Cities (Australia). Teknologi saluran pembuangan bertekanan pintar itu pertama kali digagas oleh Iota (Southeast Water) yang berbasis di Melbourne. “Seperti sederhana yang kita lihat [peralatannya] cuma tangki. Kegiatan ini tidak sekadar peletakan batu pertama tetapi sesungguhnya ini bahagian dari merubah dunia menjadi lebih baik,” kata Danny Pomanto dalam sambutannya.

Pomanto mengatakan, Indonesia saat ini menghadapi sejumlah persoalan pelik lingkungan mulai dari kenaikan air laut hingga banjir rob. Fenomena banjir di Kota Jakarta, banjir rob di Semarang, Jawa Tengah hingga kenaikan permukaan air laut di pantai utara Jawa menimbulkan tantangan tersendiri.

Bukan tidak mungkin tantangan lingkungan itu akan terjadi di Kota Daeng. “Rata-rata kawasan Water Sensitive itu berada di sekitar daerah basah, coba kita lihat drainasenya tidak mengalir. Bagaimana mau mengalir drainase itu kan alirannya ke laut, tapi karena [permukaan] lautnya naik air jadi susah mengalir,” kata lelaki berlatarbelakang arsitek itu.

Program RISE lahir untuk mengatasi dampak persoalan tersebut. Proyek penelitian yang dipimpin Monash University untuk melakukan pembangunan serta perbaikan permukiman informal yang mencakup lebih dari 300 rumah tangga di Makassar. Wujud proyek riset RISE di Makassar adalah rumah bagi 50 orang, yang sebelumnya tidak memiliki layanan sanitasi dan air bersih yang terbatas.

Ilustrasi Permukiman Informal (Doc. Monash University)

Selain itu, saat ini sebanyak 11 rumah tangga sudah terhubung ke sistem pengolahan di Batua, Makassar di mana rawa buatan digunakan untuk mengolah air limbah dengan menggunakan pendekatan berbasis alam.

“Ini semua dipikirkan lewat teknologi yang terbarukan oleh Monash University dan beberapa partnership-nya termasuk Unhas meneliti teknologi itu untuk mempermudah masyarakat menghadapi masalah-masalah seperti itu,” kata Pomanto.

Baca juga: Australia-Indonesia Bermitra, Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Dikebut

Diketahui, proyek RISE digagas pertama kali pada 2017 dengan sokongan pendanaan internasional sebesar AU$60 juta dengan tujuan mengimplementasikan peningkatan di 24 permukiman informal di Makassar (Indonesia) dan Suva (Fiji). Proyek penelitian ini mendapat dukungan dari Welcome Trust, Pemerintah Australia, Pemerintah Selandia Baru, dan Bank Pembangunan Asia.

“Bukan hanya dikasih pemikiran, tapi kita juga [diberikan] bantuan. Terlebih, ini menjadi tempat belajar semua orang di dunia. Tujuan kita adalah mencegah 1 miliar orang yang tadinya tinggal di kawasan kumuh bertambah menjadi 3 miliar di 2050,” ia menjelaskan.

Pomanto menyebut, kerja sama Pemerintah Kota Makassar dengan Pemerintah Australia berkontribusi besar terhadap kemajuan pembangunan dan penelitian. “Inilah [Makassar] sebagai contoh dari rumus-rumus yang ditemukan para peneliti di antaranya partner lokal dari Unhas yang kemudian akan dibawa ke seluruh dunia. Jadi, berbanggalah kita warga Untiah, bahwa kita ini menjadi percontohan dunia,” ucap Pomanto antusias.

Terakhir, Wali Kota Makassar itu menyebut, pihaknya akan meningkatkan kerja sama yang erat dan bersahabat dengan Pemerintah Australia. “Artinya, visi misi untuk menjadikan Kota Makassar sebagai kota dunia, meskipun kondisinya belum seperti kota dunia, tapi hubungan-hubungan dengan dunia sudah semakin dekat. Apalagi dengan sahabat kita, Australia,” pungkasnya.

"Peletakan Batu Pertama Proyek Infrastruktur RISE" oleh Wali Kota Makassar Danny Pomanto dan Deputy Director RISE, Prof. Diego Ramirez (GATRA/ Andhika Dinata)

Di kesempatan yang sama, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan (BPPW Sulsel) Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Prof. Ahmad Asiri menyatakan, pihaknya mendukung penanganan permasalahan terkait infrastruktur, air minum, sanitasi, penataan bangunan dan permukiman kumuh. Asiri menyebut, perkembangan permukiman di kawasan perkotaan semakin cepat seiring laju pertumbuhan penduduk.

Karena itu, diperlukan kebijakan solutif yang mampu mengatasi persoalan di permukiman kumuh. “Permukiman layak huni tentunya dapat diwujudkan dengan pengembangan permukiman perkotaan yang komprehensif dan kolaboratif. Keterpaduan antara infrastruktur permukiman yang multisektor sangat diperlukan untuk penanganan pembangunan yang terintegrasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kawasan,” katanya.

Program RISE terlaksana lewat pendanaan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (The Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT) melalui KIAT. Lebih lanjut, penelitian ini turut melibatkan kolaborasi pemerintah daerah dan peneliti lokal dari Universitas Hasanuddin.

“Salah satu insentif Pemerintah Indonesia yang terlihat dari kemitraan ini yaitu Kementerian PUPR sebagai salah satu anggota technical committee dan sekaligus sebagai penampung Berita Acara Serah Terima yang dilaksanakan melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Dirjen Cipta Karya PUPR,” ujar Asiri.

Dirinya berharap, proyek pembangunan RISE berjalan baik sehingga memberikan dampak yang nyata terhadap lingkungan dan masyarakat. “Kami akan terus berkoordinasi dan melengkapi kebutuhan administrasi dan juga pembentukan pengawasan bersama sehingga program RISE ini dapat terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya,” ia menandaskan.

226