Jakarta, Gatra.com – Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo bisa memengaruhi kondisi ekonomi dan politik.

Tabungan 'approval rate' itu, kata Hanta, terhadap kinerja presiden merupakan modal yang bagus untuk menyelesaikan sejumlah persoalan. Dalam konteks kenaikan harga BBM, misalnya, Hanta menilai bisa memunculkan persepsi yang positif terhadap Jokowi jika mitigasi yang dilakukan tepat sasaran.

“Seperti yang terjadi ketika zaman Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui bantuan langsung tunai, elektabilitas SBY meningkat,” kata Hanta saat menghadiri rilis survei Lembaga Survei Indonesia, Minggu (4/9).

Di sisi lain, Hanta mengingatkan, ketika tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah dan presiden tetap stabil, maka kondisi politik pun akan tetap stabil.

Pasalnya, dukungan publik akan tetap positif terhadap pemerintah. Kondisi ini, Hanta melanjutkan, juga diikuti dengan dukungan elite politik. “Presiden kalau terus stabil angka kepuasannya, bisa jadi king maker untuk 2024. Bisa menentukan peta politik. Ini kalau stabilitas bisa dijaga,” ungkap Hanta.

Untuk menjaga tingkat kepuasan publik, Hanta menilai kondisi ekonomi bisa menjadi penentu. Kenaikan harga BBM, di sisi lain, bisa memengaruhi peningkatan harga kebutuhan pokok.

Jika tidak segera diantisipasi, Hanta khawatir stabilitas politik akan ikut terganggu. Kondisi ini dinilai bisa membuat 'approval rate' Jokowi turun. “Penurunannya tidak akan terlalu tajam karena tabungan di awal sudah tinggi, di atas 70%,” terangnya.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyatakan, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Joko Widodo menjadi modal yang cukup untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan politik.

Dalam temuan LSI, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi pada bulan Agustus berada di angka 72,3%. Ada kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan temuan Mei 2022, baru berada di angka 67,5%.