Purworejo, Gatra.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Imdonesia (PMII) Cabang Purworejo, Jawa Tengah menggelar demo menolak penyesuaian harga BBM. Setelah melalukan orasi di depan Tugu Kembar Alun-alun Purworejo, mereka kemudian masuk ke halaman Kantor Bupati Purworejo.
Suasana sempat memanas saat para mahasiswa meminta masuk ke dalam area gedung untuk bertemu dengan para anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Kemudian atas kesepakatan, massa pendemo diperbolehkan masuk ke Ruang Arahiwang Kompleks Setda. Karena Gedung DPRD sedang direnovasi, maka sementara waktu kegiatan legislatif seperti rapat paripurna, dipindahkan ke Ruang Arahiwang.
Aktivis PMII itu ditemui Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar Kelik Susilo Ardani, Fran Suharmaji dari PKB (Wakil Ketua) dan Eko Yanuar Susanto dari Partai Nasdem (Ketua Komisi 3). Dari unsur eksekutif ada Asisten 1 Bambang Susilo, Kepala Dinas KUKMP Gathot Suprapto serta Kepala Kesbangpolinmas Agus Widianto.
"Kami sudah koordinasi dengan DPRD agar para wakil rakyat ini mau menerima kami. Ada poin-poin tuntutan yang kami ajukan dan semoga bisa disampaikan kepada pemerintah pusat. Kami menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Jika tuntutan kami ditolak, maka kami akan mengerahkan massa lebih banyak," kata Komsat PMII Cabang Purworejo, Zaidul Huda, Rabu (07/09).
Menurut Huda, akibat naiknya harga BBM sudah langsung terasa begitu pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Efek inflasi tinggi, harga-harga, utamanya kebutuhan pokok langsung naik Rp1.000-Rp2.000 saat hari pengumuman kenaikan BBM. Kasihan rakyat kecil," kata Huda.
Ditanya solusi jika harga BBM dikembalikan seperti semula, pemuda ini menjawab bahwa dana pensiun anggota dewan bisa dialihkan untuk subsidi BBM.
"Banyak dari kalangan kami menuntut agar anggaran yang tidak terlalu diperlukan sebaiknya digunakan untuk subsidi BBM. Salah satunya adalah dana pensiun bagi mantan anggota DPRD dan DPRRI. Para mantan anggota dewan itu akan mendapat pensiun seumur hidup, jelas sangat membebani APBN. Lebih baik dialihkan untuk subsidi bagi rakyat kecil," sambungnya.
Masih kata Zaidul Huda, Presiden Jokowi mengatakan bahwa, harga pertalite jika tidak disubsidi mencapai Rp17.000. Menurut Komsat PMII itu angat tidak rasional karena harga Pertamax92 yang tidak disubsidi saja hanya Rp14.500 (setelah dinaikkan harganya).
"Masak harga pertalite dengan harga Pertamax92 lebih mahal Pertalite? Tidak masuk logika," tegas Huda.
Sementara itu, Kelik Susilo Ardami yang memimpin audiensi mengatakan bahwa, surat yang telah ditandatangani bersama oleh PMII, Legislator dan Eksekutif akan langsung dikirimkan ke DPR RI melalui email.
"Aspirasi adik-adik akan langsung kami kirimkan via email. Jika memerlukan tanda terima, silakan datang ke Sekretariat Dewan. Jika masih tidak percaya, minggu depan kami akan ke Jakarta, aspirasi ini akam kami bawa juga," kata Kelik Ardani.
