Jakarta, Gatra.com – Kebocoran data kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, ada lebih dari 105 juta data masyarakat pemilih di Tanah Air yang harus mengalami peristiwa kebocoran data tersebut.
Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengonfirmasi bahwa kebocoran tersebut diunggah pada Selasa (6/9), oleh anggota forum situs “breached.to” dengan nama identitas “Bjorka”.
Nama tersebut sebelumnya telah diketahui sebagai identitas oknum yang juga membocorkan data riwayat browsing pelanggan Indihome dan 1,3 miliar data registrasi SIM Card.
Dalam unggahannya itu, Bjorka memberikan sampel sejumlah 1.048.576 data pemilih dari berbagai provinsi di Indonesia, dalam sebuah file berformat excel sebesar 75 MB.
Untuk diketahui, data-data yang diunggah oleh Bjorka meliputi provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, lokasi tempat pemungutan suara (TPS), NIK-KK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, usia, jenis kelamin serta alamat.
“Data berjumlah 105.003.428 ini dijual dengan harga US$5.000 dalam file sebesar 4GB saja bila dalam keadaan dikompres," terang chairman lembaga riset siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha, dalam keterangan resminya, Kamis (8/9).
Pratama mengemukakan, validitas data-data tersebut pun dapat dicek misalnya keasliannya, dengan data-data hasil kebocoran terdahulu. Bahkan, Bjorka sendiri telah membuka akses berupa grup Telegram, bagi siapapun yang ingin menguji validitas data yang dijualnya.
Anggota grup tersebut juga dapat mengajukan request dengan menggunakan nama maupun NIK, dan Bjorka akan memberikan data-data yang dimilikinya secara spesifik dan lengkap.
"Ada beberapa institusi yang memiliki data ini, yaitu KPU, Dukcapil, Bawaslu, bisa jadi juga Partai Politik dan lembaga lain, KPU lebih tahu soal ini. Sepertinya perlu diaudit satu per satu agar tahu di mana kebocorannya,” ujarnya.
Namun demikian, Pratama merasa ada yang mengganjal terkait jumlah data yang berhasil Bjorka dapatkan. Pasalnya, Bjorka mengaku hanya memiliki sebanyak 105 juta data. Padahal, total pemilih di Indonesia pada Pemilu 2019 silam telah mencapai angka 192 juta. Dengan demikian, ada 87 juta data yang masih belum berhasil Bjorka jaring.
“Saya sudah coba mengkonfirmasi ke Bjorke namun belum mendapat jawaban,” terangnya.
Pratama pun menggarisbawahi peristiwa kebocoran data tersebut sebagai hal yang penting diinvestigasi. Mengingat, situasi politik di Tanah Air saat ini sudah mulai menghangat.
Ia pun memperingatkan, agar bocornya data-data pemilih tersebut tidak menjadi hal yang kontraproduktif pada proses penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.
