Baghdad, Gatra.com - Koalisi utama partai-partai pro-Iran di Irak, pada  hari Senin, mengatakan akan mempertahankan kandidatnya untuk jabatan perdana menteri. Meskipun mendapat reaksi keras dari saingan utamanya yang Syiah.

AFP, Selasa (13/9), melaporoan, negara ini berada dalam kebuntuan politik, dengan dua kelompok utama Syiah yang bentrok sejak pemilihan Oktober 2021-- mengenai siapa yang akan menjadi perdana menteri berikutnya dan bagaimana menunjuknya.

Kelompok yang dipimpin oleh ulama Moqtada Sadr menginginkan parlemen dibubarkan dan dilakukan pemilihan umum dini, namun aliansi Kerangka Koordinasi faksi-faksi pro-Teheran ingin pemerintah ditempatkan terlebih dahulu.

Pada hari Senin, pihak Kerangka Koordinasi mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan faksi politik lainnya tentang bagaimana melanjutkan.

Baca Juga: Pengunjuk Rasa di Irak Mundur setelah Pimpinannya al-Sadr Minta Diakhiri Protes

Dalam siaran pers yang diterbitkan oleh kantor berita negara INA, Kerangka Koordinasi menegaskan kembali komitmen totalnya terhadap kandidat yang diajukan untuk jabatan Perdana Menteri, Mohammed Shia Al-Sudani.

Pencalonan Sudani sebagai perdana menteri sebelumnya membuat marah Sadr, --yang pendukungnya menyerbu parlemen pada akhir Juli, menuntut pemilihan baru. 

Mereka kemudian melakukan aksi duduk selama berminggu-minggu di luar badan legislatif.

Pada hari Senin, Kerangka Koordinasi mengklaim telah mencapai “kesepakatan dengan pasukan nasional.”

Dikatakan bahwa mereka akan "melanjutkan dialog dengan semua pihak ... untuk membentuk pemerintahan yang diberkahi dengan kekuatan penuh."

Kerangka Koordinasi juga menyambut baik deklarasi ketua parlemen yang didukung Sunni, Mohammed Al-Halbussi dan Partai Demokrat Kurdistan (KDP).

Baca Juga: Apa yang Mendorong Meningkatnya Perebutan Kekuasaan di Irak

Pada hari Minggu kedua faksi ini telah menegaskan kembali dukungan mereka untuk “pemilihan dini”, namun didahului oleh pembentukan pemerintahan.

Krisis terakhir Irak memuncak pada akhir Agustus ketika pendukung Sadr bentrok dengan tentara dan faksi yang didukung Iran.
Lebih dari 30 pendukung Sadr tewas dan ratusan terluka selama hampir 24 jam kekerasan yang berakhir.  Sadr pun meminta para pendukungnya untuk mundur dan mengumumkan pensiun dari politik.

Baca Juga: Pemimpin Syiah Serukan Penolakan Kehadiran AS di Irak

Di bawah konstitusi Irak, parlemen hanya dapat dibubarkan dengan suara mayoritas mutlak, mengikuti permintaan sepertiga dari deputi, atau oleh perdana menteri dengan persetujuan presiden.