Jakarta, Gatra.com - Penyidik Madya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri Kombes Alfis Suhaili mengatakan pihaknya tengah mengusulkan pembentukan Direktorat Tindak Pidana Siber atau Reserse Siber ditiap Polda seluruh Indonesia.

Alfis menjelaskan pengusulan itu dilakukan lantaran struktur reserse siber di Polda masih kecil. Sehingga, Polda kerap kesulitan dalam menghadapi kejahatan siber yang merambat di setiap wilayah Indonesia.

"Sementara sekarang subdirektorat kecil di bawah tindak pidana khusus dan itu tidak bisa menangani kejahatan-kejahatan yang sekarang tidak bisa dibedakan lagi," ungkap Alfis kepada Wartawan, Jumat, (16/9).

Bahkan, kejahatan siber juga sampai pada wilayah Timur Indonesia. Polda di wilayah Timur dinilai akan kesulitan menghadapi kejahatan siber yang karakteristiknya sama dengan peristiwa di kota-kota.

Selanjutnya, Alfis mengatakan sebuah struktur di setiap Polda akan disesuaikan oleh kondisi geografis hingga sumber daya. Dulu, kata dia, membedakan sebuah struktur itu berdasarkan tipe Polda secara keseluruhan, indeks beban kerja, kondisi geografis, hingga kondisi sumber daya.

"Tetapi beda dengan tindak pidana siber ini. Saya merasakan, pernah menjadi Direktur Kriminal Khusus di Polda Maluku Utara dengan sarana terbatas kita harus menghadapi ancaman yang sama," ucapnya.

Hacker mengatasnamakan Bjorka ramai menjadi perbincangan. Dia mengklaim telah meretas data-data terkait kependudukan Indonesia, termasuk surat menyurat milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan surat Badan Intelijen Negara (BIN).

Seorang pemuda diduga Bjorka ditangkap di Madiun, Jawa Timur pada Rabu malam, (14/9). Namun, statusnya masih saksi. Polisi belum bisa memastikan dia Bjorka atau bukan. Tim khusus (timsus) masih melakukan pendalaman.