Jakarta, Gatra.com - PDI-Perjuangan menanggapi tuduhan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebutkan adanya potensi Pemerintahan Jokowi menjalankan Pemilu 2024 secara tidak jujur dan tidak adil, sebagai salah informasi. “Informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto katanya seperti dikutip dari rilis yang diterima Gatra.com, Ahad (18/9).
Sebelumnya, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan dirinya akan turun gunung untuk membeberkan dugaan adanya upaya skenario untuk menghancurkan pihak oposisi di Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan SBY saat rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Demokrat 2022, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (15/9) lalu.
SBY awalnya membeberkan adanya tanda-tanda Pemilu 2024 akan berlangsung secara tidak jujur dan tidak adil. "Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024, saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY.
Dalam video tersebut SBY juga mengatakan akan ada skenario capres-cawapres hanya akan diikuti oleh dua pasangan. "Konon akan diatur dalam pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya," kata SBY.
Hasto menyebut, soal kecurangan, justru saat Pemilu 2009 di bawah rezim SBY malah lebih tidak transparan dan penuh kecurangan. “Mohon maaf , Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT ( Daftar Pemilih Tetap).“ ujar Hasto.
Hasto menuturkan bahwa pada era kepemimpinan SBY, manipulasi DPT bersifat masif. Ia menyebut salah satu buktinya kala itu terjadi di Pacitan. “Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. Diluar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan.” tegas Hasto.
Hasto menyebut saat itu berbagai bentuk tim senyap turut dibentuk. Selain itu, berdasarkan penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. “Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY,” sebut Hasto.
Dampak lebih lanjut, Hasto melanjutkan, rezim SBY yang mendorong liberalisasi politik melalui sistem Pemilu Daftar Terbuka. “Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi zaman Pak SBY. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%.” bebernya
“Setelah Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempis atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instan,” tambah Hasto.
Hasto juga menegaskan, pihaknya mempersilahkan SBY bila ingin turun gelanggang, atau turun gunung dalam kontenstasi pemilu maupun persaingan politik. “Setahu saya, beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung. Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY.” tuturnya.
Hasto menilai, sebagai seorang ayah, SBY ingin yang terbaik untuk sang anak, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun bila memang pada akhirnya AHY tak bisa maju dalam kontestasi Peilu mendatang,menurut Hasto bukan berarti ada kecurangan.
“Bisa tidaknya Demokrat mencalonkan AHY dalam pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario Pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam Pemilu.” sanggahnya.
“Pak Jokowi tidak pernah punya pikiran batil sebagaimana dituduhkan Pak SBY. Pak Jokowi juga tidak menginjak-injak hak rakyat. Dengan blusukan Pak Jokowi mengangkat martabat rakyat,” tegas Hasto.
Hasto menuturkan, pernyataan Pak SBY bahwa selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu, sangat mudah sekali dipatahkan.
“Jadi biar para pakar Pemilu yang kredibel yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Demokrat memimpin. Bukan hanya itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak meninggal tidak wajar di jaman Pemerintahan Pak SBY. Itu yang bisa diteliti,” Hasto menekankan.
