Jakarta, Gatra.com – Pengamat komunikasi politik asal Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, mengungkapkan ia tak setuju kalau Presiden Jokowi maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 mendatang. Ia merasa Jokowi lebih cocok menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB.
“Saya menawarkan kepada Bapak Presiden, dan dia punya potensi untuk itu, karena potensi Pak Jokowi itu Sekjen PBB. Itu posisi yang paling pas untuk dia daripada wakil presiden,” ujar Emrus kepada Gatra.com, Senin, (20/9/2022).
Baca juga: Effendi Simbolon Dilaporkan ke MKD, Ini Respons Ketua Fraksi PDIP
Emrus beralasan bahwa gaya politik Jokowi yang lebih mengedepankan dialog menjadi kunci utamanya. Ia memandang kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu menjadi contoh konkretnya. “Bukankah dia berada di tengah konflik Ukraina-Rusia? Ke Ukraina dia pergi, ke Rusia dia ketemu presidennya,” ujarnya.
Lagi pula, kata Emrus, posisi cawapres memang tak cocok bagi Jokowi. Ia menyebut Jokowi “turun tangga” apabila maju sebagai cawapres. Pasalnya, seakan-akan Jokowi turun level dari presiden menjadi wakil.
Lebih lanjut, Emrus menilai eks Gubernur DKI Jakarta itu lebih cocok menjadi penasihat presiden di masa depan, dan bukan wapres. “Mungkinkah dia menjadi penasihat utama presiden atas pengetahuan dan pengalaman yang dia punya selama 10 tahun ini? Boleh. Sebagai penasihat kan berarti sesuatu yang lebih tinggi juga posisinya,” tuturnya.
Baca juga: Tolak Kenaikan BBM, Ribuan Anggota PKS Gelar Flash Mob, Warga Turut Apresiasi
Emrus yakin Jokowi merupakan sosok negarawan. Dalam pandangannya, sosok negarawan sejati akan patuh pada konstitusi yang membatasi jabatan presiden hanya dua periode saja.
“Dia akan menjadi guru bangsa kita. Dia akan harum namanya seperti Nelson Mandela, Bung Karno, Lech Walesa. Dia sudah level negarawan. Kalau dia maju sebagai cawapres, itu berarti dia politician, bukan negarawan,” tandas Emrus.
Seperti diketahui, wacana potensi Presiden Jokowi maju sebagai cawapres mencuat ke publik baru-baru ini. Pemicunya adalah pernyataan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, yang menyatakan bahwa presiden dua periode bisa menjadi cawapres. Menurutnya, UUD 1945 membatasi jabatan presiden dua periode saja, tetapi tak membatasi eks presiden mencalonkan diri sebagai cawapres.
Baca juga: Demokrat Beri Sinyal Koalisi Nasdem-PKS, Usung Anies Presiden?
Berselang beberapa hari, Presiden Jokowi sendiri langsung mengutarakan pernyataannya. Menurutnya, wacana itu bukan datang dari dirinya sendiri. “Kalau dari saya, saya terangkan, kalau bukan dari saya, saya ndak mau terangkan,” katanya seperti dilansir Antara Sultra, Jumat, (16/9/2022).
