Jakarta, Gatra.com – Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengumumkan siapa calon presiden dan calon wakil presiden alternatif di Pemilu 2024. Sebagai pembukaan, Ari membahas isu Presiden Jokowi menjadi Calon Presiden (Capres) 2024 dan isu ini muncul bersamaan dengan penundaan Pemilu dan bagaimana peluang perubahan konstitusi.
Menurut Ari, ia ingin mengangkat soal capres dan cawapres alternatif karena ingin Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi dan kegembiraan dengan penawaran atau opsi figur yang lebih banyak sebagaimana yang disampaikan pada diskusi media PARA Syndicate “Jokowi Cawapres 2024 vs Capres-Cawapres Alternatif”, Rabu (21/09).
Ari menyampaikan ada sekelompok orang loyalis Jokowi yang ingin Jokowi kekuasaannya terus dipertahankan, namun belum menemukan loyalis yang mana. Ia juga mengira bahwa orang yang dimaksud merupakan penguasa dan pengusaha yang membutuhkan stabilitas poltik yang lebih terjaga.
Hal ini menjadi masalah disorientasi politik yang menumbuhkan tiga persoalan, yakni sindrom Jokowi, sindrom survei dan decapresinasi partai politik.
“Yang pertama sindrom Jokowi. Sindrom Jokowi adalah dua tahun pemerintahan Jokowi yang memang dalam banyak hal apa lagi baru saya sampaikan cukup baik dan cukup nyaman begitu ya dengan semua plus minus nya. Kita sampai pada kondisi baik itu loyalis rakyat pemilih ataupun memilih semacam jokowi semacam dihadapkan pada kondisi kenyamanan,” katanya.
Zona nyaman yang dimaksud adalah, sambung Ari, ingin posisi Jokowi dilanggengkan, bagaimana melestarikan Jokowi entah itu dengan isu capres tiga periode dengan cara penundaan pemilu dengan durasi lebih lama atau sebagai cawapres.
Pada 2024 nanti, orang-orang ingin karakter calon presiden yang mirip seperti Jokowi, contohnya Ganjar Pranowo berdasarkan beberapa survei karena imejnya merupakan mirroring dari gestur, asal daerah, kebiasaan dan gaya berpakaian serta kepemimpinannya.
PDIP menyusun dewan kolonel untuk mengusung tim sukses Puan Maharani. Ari mengapresiasi sebagai hal positif karena bentuknya berupa afirmasi dari survei-survei yang selama ini memiliki tiga nama besar, antara lain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Hal ini di luar ekspektasi PDIP karena Puan memang tidak bisa mengangkat namanya untuk mencalonkan diri sehingga perlu dinaikkan dengan dewan kolonel.
“Sindrom survei itu kan sekarang semua hasil survei hanya menempatkan nama itu-itu saja yang 3 besar itu Prabowo, Ganjar, Anies atau pokoknya 3 orang itu susul menyusul relatif nama-namanya tenggelam. Makanya kami mengusulkan siondrom survei satu sisi nama-nama saja yang muncul. pada sisi lain ada semacam jumputan atau stagnasi elektabilitas elektabilitas sekitar 25 sekitar 30% paling atas," katanya.
PARA Syndicate mengungkap adanya sindrom survei dari masing-masing sisi nama tiga capres besar, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Di sisi lain, ada jumputan atau stagnasi elektabilitas sekitar 25 hingga 30 persen. Sindrom survei ini isinya tidak salah, namun survei yang dilakukan terlalu dini buat bagi Ari karena masih ada waktu 3 tahun sebelum apa namanya pencapresan. Jadi, ketiga nama tersebut sudah terframing.
Yang ketiga. kata Ari, decapresinasi parpol itu yang terjadi. Parpol-parpol sekarang jadi merasa tidak percaya diri, tidak pede, terkungkung dengan hasil survei dan mungkin ada presidential threshold membuat terbatas pilihannya.
"Kemudian, partai menjadi tidak berani mengusung partainya. Ibaratnya buat apa saya masuk partai kalau call tertinggi sebuah kader partai seorang kader partai itu tidak bisa menjadi capres karena memang ada restriksi, ada batasan ada sebuah framing opini yang mudah membatasi,” ungkapnya.
Untuk melawan sindrom Jokowi, sindrom survei dan decapresinasi politk, yang dilakukan adalah mengusung capres dan cawapres alternatif dari putra dan putri terbaik bangsa.
Masalah lain yang disebutkan di atas adalah disorientasi demokrasi. “Prinsip demokrasi itu akan membatasi dan mengontrol kekuasaan persis bahwa kita menolak isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Apalagi Jokowi cawapres bukan soal apa namanya boleh tidaknya serah undang-undang, tetapi prinsip demokrasi itu adalah membatasi dan mengontrol etiknya yaitu mengontrol kekuasaan dan memang harus lakukan itu,” katanya.
“Kita harus tegak dengan itu dan memang Jokowi Jangan dilihat sebagai figur yang tak bisa digantikan. Hari ini, kita melihat semua mau lihat Pak Jokowi bahkan Ganjar yang punya elektabilitas kuat itu dalam bayang-bayang karena nobody is indispensible jadi ada Bahasa Inggrisnya,” tambahnya.
