Home Politik Hasto: Ibu Mega Kaget Ada Dewan Kolonel, Capres Prerogatif Ketum

Hasto: Ibu Mega Kaget Ada Dewan Kolonel, Capres Prerogatif Ketum

Jakarta, Gatra.com - Muncul pemberitaan di beberapa media mengenai adanya Dewan Kolonel, yang merupakan struktur komanda pemenangan Ketua DPR Puan Maharani, yang bertujuan supaya para anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan turun ke daerah-daerah untuk mewangikan nama Puan.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pun membantah adanya “Dewan Kolonel” di Fraksi PDI Perjuangan DPR menyangkut Puan Maharani sebagai bakal calon presiden (Capres).

Menurut Hasto, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga kaget atas ihwal tersebut. “Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, Beliau juga kaget, dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” kata Hasto menjawab wartawan, Rabu (21/9/2022).

Hasto mengaku sudah berkoordinasi dengan jajaran pimpinan Fraksi PDIP di DPR, yakni Ketuanya Utut Adianto serta Sekretarisnya Bambang 'Pacul' Wuryanto. Keduanya menyebut bahwa isu “Dewan Kolonel” hanyalah guyonan dalam politik.

“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” ujar Hasto.

Selain itu, Hasto juga menambahkan bahwa urusan capres dan cawapres sudah berkali-kali disampaikan oleh Megawati bahwa itu merupakan hak prerogatif Ketum PDI Perjuangan. “Sudah berulang kali disebutkan, itu (soal pencapresan) adalah prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan,” tegas Hasto.

Dilanjutkannya, pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri adalah agar seluruh kader berdisiplin. Apalagi terkait dengan capres dan cawapres, dinamikanya sangat kuat.

“Diingatkan oleh ibu ketua umum bahwa berpolitik itu harus melihat konteks. Dan konteks yang saat ini adalah partai turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat, apalagi situasi yang belum pulih akibat pandemi, kemudian disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil terhadap kenaikan BBM,” kata Hasto.