Jambi, Gatra.com- Anggota DPRD Provinsi Jambi Mochammad Rendra Ramadhan Usman mendukung langkah Gubernur Jambi Al Haris mengevaluasi kinerja para pejabat eselon II.
Menurut Rendra, momentum seperti ini sudah seharusnya dilakukan dalam rangka mempercepat kinerja pemerintahan. Mengingat masa Al Haris-Abdullah Sani hanya sampai 2024, semakin dekat. Butuh kepala OPD yang kerja ekstra.
"Hanya beberapa OPD optimal, yang tidak optimal silahkan ganti," ujar Rendra Usman, Kamis (22/9).
Agar provinsi ini bisa berkembang lebih cepat, lanjut Rendra, kepala OPD-nya harus diisi orang yang berkompeten.
Dapat menunjukan loyalitasnya dengan prestasi, tanpa menunggu arahan pimpinan. Karena yang menjadi tujuan dari pada berpemerintahan itu sendiri, adalah mensejahterakan rakyat.
Jika melihat kondisi sekarang, Rendra memprediksi, cukup lumayan banyak kepala OPD yang tak sejalan, nantinya dicopot Al Haris. Juga sebagai langkah untuk memuluskan program Jambi MANTAP agar mampu ke periode selanjutnya.
"Yang dirombak tidak bisa kerja optimal," tegas Rendra.
Informasi perombakan diperkuat dengan adanya 16 pejabat eselon II yang mengikuti evaluasi atau penilaian kinerja dan uji kompetensi, di ruang Mayang Kantor Bappeda Provinsi Jambi, belum lama ini.
Mereka adalah Syamsurizal Kadis Perpustakaan dan Arsip, Arief Munandar Kadis Sosdukcapil, Apani Saharudi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Azrin Kepala Balitbangda, Iskandar Nasution Kepala BPSDM, Harry Andria Kadis ESDM, Luthpiah Kadis PPAPP, Imron Rosyadi Kadis PMPTSP.
Kemudian, Akhmad Maushul Kadis Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan, Agus Pirngadi Kaban Keuangan Daerah, M. Ali Zaini Karo Hukum, Hamdan Kadis Koperasi dan UKM, Agusrizal Kadis Perkebunan, Temawisman Kadis Kelautan dan Perikanan, Nurachmat Herlambang Kadis Kominfo, dan Bachyuni Deliansyah Kalak BPBD.
Informasi lainnya, hampir semua dievaluasi. Besar kemungkinan digeser ke instansi lain dan nonjob.
"Persoalannya juga ada pada leader pak gubernur yang tidak melepas tanggung jawab secara penuh ke kadis. Dari kabag dan kasi kadang merasa orang gubernur, sehingga susah dikoordinasi kepala OPD," ujar Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Noviardi Ferzi.
Noviardi menilai gaya kepemimpinan Al Haris yang memotong kompas wewenang OPD dalam hal mutasi dan pelaksanaan program juga membuat kepala OPD tak nyaman.
"Ditambah peran sekda yang tak bisa menjabarkan kebijakan gubernur membuat kinerja kepala OPD kurang optimal. Sekda juga perlu dievaluasi," jelasnya.
