Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan oleh kementerian lembaga pusat maupun pemerintah daerah semakin baik.

Hal itu, kata Sri Mulyani dibuktikan dengan jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) bertambah di tahun ini.

"Ini menggambarkan bahwa dalam suasana yang sangat sulit dan menantang selama pandemi Covid-19 itu tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan pengelolaan APBN secara lebih baik," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis (22/9).

Baca Juga: Tahun Depan, Target Penerimaan Pajak Negara Naik Rp4,3 Triliun

Adapun Ia menyebut pada tahun 2022 jumlah pemerintah daerah yang mendapat opini WTP mencapai 500 dari total 542 pemerintah daerah, atau sebanyak 92,25 persen.

"Angka itu naik dari tahun sebelumnya tahun 2020, tahun pertama pandemi jumlahnya hanya 89,7 persen. Jadi ini kenaikan yang sangat baik dari pemerintah daerah," ungkapnya.

Sementara itu, untuk Kementerian/Lembaga pusat ada 83 dari 87 yang mendapat WTP atau 95,4 persen.

Sri Mulyani pun menegaskan kepada K/L yang belum mendapat WTP karena adanya temuan maka harus memperbaiki pengelolaan keuangan negara, baik dari sisi pengelolaan kas, aset maupun piutang negara.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Turun di Juli 2022 

"Ini hal yang akan terus diperbaiki dari seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah," sebutnya.

Lebih lanjut, dia berharap agar APBN dan APBD tetap menjadi instrumen pemulihan ekonomi dan fondasi perekonomian Indonesia.Terutama dalam memperkokoh fondasi sistem kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial yang lebih adil dan bertanggung jawab.

"Itu sangat penting, kita belajar sangat banyak sekali dari pandemi sebagaimana memperbaiki sistem kesehatan pendidikan pada saat menghadapi shock dan juga tadi untuk memperluas dan memperbaiki data akurasi bantuan-bantuan pemerintah kepada masyarakat," imbuh Sri Mulyani.