Jakarta, Gatra.com - Pemberitaan akhir-akhir ini berhembus soal jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan secara serius untuk ‘meng-endorse’ pencalonan Prabowo sebagai suksesornya pada Pilpres 2024.

Menanggapi hal itu, Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI), organisasi masyarakat pendukung Anies Baswedan berpendapat, Jokowi sebagai pribadi sah-sah saja mengambil sikap politik, termasuk dalam hal mendukung atau tidak mendukung calon atau partai politik tertentu dalam Pemilu.

Namun, sebagai pejabat publik, dukungan atau ‘endorsement’ tersebut tidak sepantasnya untuk dilakukan. Sebab, pada diri Jokowi selaku Presiden melekat pula kekuasaan negara. Sehingga, tentu segala tindakan yang dapat mengarah pada bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan negara sejauh mungkin harus dihindari.

“Tidak mungkin memisahkan diri pribadi Jokowi sebagai individu dan sebagai pejabat publik. Karena itu, beliau hendaknya menghindari sejauh mungkin kegiatan politik praktis yang dapat menjadi preseden buruk bagi praktek demokrasi di masa mendatang,” ujar Sekjen SKI Raharja Waluya Jati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/9/2022).

Jati menyatakan bahwa di tahun-tahun terakhirnya, Presiden, Wakil Presiden dan pejabat publik lainnya seharusnya lebih fokus pada kerja-kerja yang menjadi kewenangannya. Lebih lanjut ia mengingatkan bahwa rakyat memiliki hak untuk terus mendapatkan pelayanan terbaik dari pejabat publik meskipun kita telah memasuki tahun-tahun politik.

“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke depan dapat berjalan fair jika ada komitmen para pejabat publik untuk setia pada konstitusi dan tidak tergoda untuk menggunakan kekuasaan. Sumber daya negara yang dikelola para pejabat publik tidak boleh disalahgunakan melalui tindakan yang berlawan dengan kepentingan umum,” tegasnya.

Di sisi lain, SKI mengapresiasi kekompakan tiga partai yang disebut-sebut sebagai caloan koalisi pengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Beredarnya foto orang-orang nomor satu di partai tersebut seperti Surya Paloh, Agus Harimurti Yudhoyono, Ahmad Syaikhu bersama Anies Baswedan dan Jusuf Kalla dalam satu bingkai, dinilai sebagai pertanda bahwa embrio koalisi itu kian solid.

“Meskipun hanya bertemu di dalam resepsi pernikahan, mereka seperti mengirimkan pesan kepada publik tentang kehendak untuk ‘membentuk keluarga baru’ dengan meminang Anies,” ungkap Jati.

SKI, kata Jati, menyadari tidak mudahnya ketiga parpol itu menyatukan kepentingan yang ada mengingat kokohnya karakter yang dimiliki masing-masing. Namun, ia yakin, ketiga partai itu akan mengesampingkan berbagai perbedaan demi menjawab doa masyarakat yang menginginkan perubahan negeri menjadi lebih baik.

Karena itu, SKI terus menerus mendorong agar ketiganya segera menuntaskan pembicaraan yang diperlukan dalam rangka mengusung pencalonan Anies. Di berbagai provinsi dan kabupaten/kota, para pengurus SKI rajin bersilaturahmi ke berbagai pengurus Nasdem, PD, dan PKS setempat guna memberikan tambahan keyakinan pada kader-kader partai di daerah dalam menyuarakan tuntutan ke pimpinan mereka agar segera meresmikan ‘pinangan’ terhadap Anies.

“Kita berharap bisa mengawal doa masyarakat itu bersama-sama dengan ketiga parpol itu. Kita ingin berkolaborasi secara luas dalam mengawal cita-cita memperbaiki kepemimpinan Indonesia,” ujar Ketua Nasdem Jawa Timur Tayyib Kartawi saat berkunjung ke DPW Nasdem Jatim di Surabaya (18/9/2022).

Di samping rajin melakukan roadshow politik, SKI-SKI di daerah juga mengembangkan jejaring dengan kelompok-kelompok masyarakat yang menyuarakan pentingnya pelaksanaan Pemilu secara jujur dan adil tanpa adanya upaya untuk menghalang-halangi munculnya calon pemimpin kredibel yang diinginkan rakyat.

SKI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), misalnya, memberikan dukungan terbuka terhadap seruan para pimpinan perguruan tinggi di Yogyakarta (17/9/2022) yang menginginkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas demi demokrasi yang bermartabat.

SKI menyepakati seruan rektor-rektor kampus yang mengingatkan bahwa penyelenggara Pemilu tidak boleh berpihak, data pemilih disusun secara akurat dan regulasi Pemilu dibuat secara adil dan ditaati semua pihak yang terlibat.

“Kita juga perlu mematangkan kolaborasi dengan kalangan perguruan tinggi untuk menjaga setiap suara rakyat,” kata Ketua SKI DIY, Kardi.