Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengapresiasi keberhasilan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurunkan utang PT Perusahan Listrik Negara (PLN), dari Rp 500 triliun menjadi Rp 407 triliun dalam kurun waktu tiga tahun.

“Berhasilnya Erick Thohir mendorong turunnya utang PLN jadi Rp 407 triliun patut diberikan apresiasi atas keseriusan beliau memilih orang-orang yang mau dan mampu bekerja sungguh-sungguh di PLN,” kata Rudi Bangun saat dihubungi, Jumat (23/9).

Menurut Anggota Fraksi Partai Nasdem ini, salah satu alasan mengapresiasi Menteri BUMN itu karena dirinya berani dan berhasil memilih direktur PLN yang tepat. Pasalnya, jika Erick Thohir salah pilih direktur, kata Rudi, maka Erick tidak ada bedanya dengan Menteri BUMN sebelumnya.

“Karena tanpa memilih orang yang tepat, Erick Thohir akan mengikuti jejak Menteri terdahulu. Dan bakal banyak utang BUMN sehabis masa periode lima tahun ini jika Erick salah memilih jajaran direksi di tiap BUMN,” ucapnya.

Dikatakan anak buah Surya Paloh ini, kebijakan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah itu telah menyelamatkan negara dari penumpukan utang. Meski begitu, Rudi Bangun meminta agar Erick Thohir tidak berpuas diri atas capaian tersebut.

“Ujug-ujugnya rakyat dan negara akan banyak utang menumpuk di tiap BUMN. Maka saya berharap Erick Thohir jangan juga cepat berpuas diri,” ujarnya.

Ditegaskan Rudi, Erick Thohir sebagai pengambil putusan tertinggi di Kementerian BUMN harus tegas dan berani memproses hukum setiap direksi BUMN yang ketahuan melakukan tindakan korupsi, agar tidak menjadi penyakit dalam tubuh BUMN.

“Seluruh BUMN dan direksi yang buat bangkrut perusahaan harus diperiksa dan dilaporkan ke Kejaksaan Agung agar cepat tuntas masala bersih-bersih di BUMN,” tegasnya.

Dijelaskan Rudi, dalam membersihkan tubuh BUMN dari tindakan korupsi, Erick Thohir tidak bisa bekerja sendiri namun harus menggandeng lembaga lain agar kerja bersih-bersih BUMN dari aksi korupsi hilang.

“Erick Thohir tidak bisa bekerja sendiri karena perusahaan BUMN ini adalah organisasi yang sistematik dan mempunyai anggaran cas flow yang besar. Erick Thohir harus meminta bantuan banyak lembaga lain untuk upaya bersih-bersih dan membuat untung BUMN milik negara,” jelasnya.

“Jaksa Agung dan BPKP harus digandeng dan harus tegas dan tegas gaya kepemimpinan Erick Thohir,” tutupnya.

Sebelumnya, Erick Thohir mengaku bangga menyampaikan bahwa PLN telah mampu menurunkan utangnya secara signifikan. Prestasi PLN tersebut tidak terlepas dari dorongan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik (BUMN) dan Komisi VI DPR RI.

“Sekarang utang PLN sendiri yang tadinya Rp500 triliun ketika kita sama-sama mulai melakukan transformasi, sekarang utang PLN sudah turun menjadi Rp407 triliun," kata Erick dalam Raker kemarin.

Erick menambahkan, dalam tiga tahun terakhir PLN berhasil melakukan pembayaran dan pelunasan utang sejalan dengan proses transformasi yang dilakukan mereka.

"Jadi selama hampir tiga tahun terjadi percepatan pembayaran dan juga tentu pelunasan agar PLN bisa siap bertransformasi menghadapi yang namanya sekarang green industry ataupun kehidupan masyarakat di era digital ini," ucapnya.