Jakarta, Gatra.com - Korupsi adalah salah satu faktor penghambat pembangunan berkelanjutan yang perlu dimitigasi dengan aksi kolektif yang didukung banyak pihak.

Melalui pertemuan side event B20 dengan judul : “Dialog Kebijakan Publik-Swasta Tingkat Tinggi Dalam Mempromosikan Transparansi dan Akuntabilitas” pada (27/9), Indonesia Global Compact Network (IGCN) sebagai local network UN Global Compact di Indonesia dan juga anggota dari B20 Integrity & Compliance Task Force, mengajak publik dan pihak swasta khususnya korporasi atau bisnis untuk bersama-sama berkolaborasi dalam aksi kolektif untuk berkomitmen memberantas korupsi.

Kegiatan ini didukung oleh mitra strategis IGCN yaitu Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Transparency International Indonesia (TII), Universitas Paramadina, dan International Chamber of Commerce(ICC) Indonesia.

Baca juga: Survei CISA, Komitmen Anti Korupsi Jokowi-Ma'ruf Lemah

Berdasarkan penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021, yang dicetuskan oleh Transparency International, Indonesia memiliki skor 38 dari 100 poin dan berada di peringkat ke-96 dari 180 negara yang dinilai. Data ini bukanlah hal yang membanggakan karena semakin kecil IPK, maka semakin minim kepercayaan publik terhadap negara tersebut.

Sementara itu, dari sebaran kasus korupsi berdasarkan lembaga, menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2004 hingga 2022 banyak didominasi oleh lembaga pemerintah pusat yakni sebanyak 409 kasus. Jika dilihat berdasarkan profesi atau jabatan, pelaku korupsi, berasal dari sektor swasta dengan menduduki peringkat tertinggi, dengan jumlah total 310 kasus sejak tahun 2004 hingga Januari 2022.

Lebih lanjut lagi, studi dari Bank Dunia mengungkapkan terdapat kerugian sebesar USD 1,26 triliun pertahun di negara-negara berkembang akibat korupsi, penyuapan, pencurian, maupun penggelapan pajak. Hal ini sangat merugikan negara maupun organisasi karena akan tersangkut dalam isu hukum, turunnya kredibilitas, kerugian finansial, dan moral.

Dalam pidato pembukaannya, Olajobi Makinwa, Chief Intergovernmental Relations, UNGlobal Compact menyatakan transparansi dan akuntabilitas adalah dua sisi mata uang yang sama pentingnya. "Transparansi diperlukan agar kita dapat meminta pertanggungjawaban lembaga, manajer, atau pemimpin dalam menjalankan tugas yang diamanatkan. Namun, transparansi tanpa akuntabilitas tidak ada artinya,” katanya.

“Transparansi dan akuntabilitas penting untuk didukung oleh aksi kolektif bersama sektor swasta,” tambah Olajabi.

Baca juga: KPK Kedepankan Pendidikan Anti Korupsi

Sebagai salah satu aksi nyata untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi, IGCN dan B20 Integrity & Compliance Task Forceterus mempromosikan Aksi Kolektif Anti Korupsi.

“Tujuan dialog Aksi Kolektif Anti Korupsi hari ini adalah untuk memfasilitasi dan mempercepat inisiatif anti korupsi, mengidentifikasi tantangan dalam memberantas korupsi di sektor publik dan sektor swasta, mempromosikan transparansi dan good governance, serta untuk mengadvokasi pentingnya aksi kolektif inklusif yang melibatkan para pembuat keputusan disektor publik dan swasta,” tutur Josephine Satyono, Direktur Eksekutif IGCN.