Jakarta, Gatra.com – Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Rohmat Mulyana Sapdi mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam melaksanakan proyek SBSN saat pelaksanaan, Rapat Evaluasi Pelaksanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2022 di lingkungan madrasah.
Menurut Rohmat, obligasi negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah itu salah satunya digunakan untuk penguatan layanan, akses dan mutu pendidikan Islam.
“Penting sekali untuk menjaga akuntabilitas, mengingat setidaknya masih ada kurun waktu dua bulan untuk menindaklanjuti pembangunan madrasah,” katanya di Jakarta, Selasa (27/09/2022).
Berkaitan dengan serapan anggaran SBSN Madrasah 2022 yang masih rendah, Rohmat menekankan semua pihak memberikan sumbangsih waktu, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan pembangunan SBSN agar sesuai jadwal.
“Intinya harus ada putusan dan sumbangsih bersama untuk mensukseskan SBSN Madrasah, dilihat lagi timeline-nya biar selesai sesuai target,” pintanya.
Lebih lanjut, ia mewanti-wanti para peserta yang notabene Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SBSN Madrasah agar tidak nir-prestasi.
“Saya ingin SBSN Madrasah diperbanyak untuk tahun selanjutnya supaya proporsional penguatan layanan, akses dan mutu di lingkungan pendidikan Islam,” terangnya.
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Moh. Isom mengingatkan tentang perlunya penambahan waktu, alat dan pekerja. Sehingga dapat fokus pada prioritas pekerjaan, penggabungan pekerjaan, persingkat durasi pekerjaan hingga percepatan mobilitas material.
Adapun untuk mempercepat serapan anggaran SBSN Madrasah 2022, Isom mengharapkan peran aktif PPK dan pengawas untuk mengingatkan serta memberikan saran pada penyedia atau kontraktor.
“Dengan sisa waktu yang ada, intensitas rapat evaluasi dan koordinasi harus terus ditingkatkan,” harapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Sarana-Prasarana KSKK Madrasah Abdul Rouf mengundang para PPK untuk mengetahui secara detail kendala dan hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan SBSN Madrasah 2022.
“Sengaja kita mengundang PPK untuk lebih tahu perkembangan SBSN di daerah, karena tentu satu daerah hambatan dan kendala berbeda dengan daerah lainnya,” ungkapnya.
Ia bersama tim SBSN Madrasah selalu memantau perkembangan proyek berbasis obligasi negara tersebut.
“Kami bersama Bapenas dan Kemenkeu selalu berkoordinasi termasuk diantaranya usulan optimalisasi, intinya bagaimana SBSN Madrasah sukses dan bisa dimanfaatkan tahun depan,” tandasnya.
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Bantuan SBSN Madrasah 2022 dilaksanakan di Jakarta pada 27-29 September 2022 yang dihadiri oleh PPK dari pelbagai daerah di Indonesia. Hadir sebagai narasumber pada kegiatan tersebut, Bapenas dan Kemenkeu.
