Jakarta, Gatra.com - Anggota Forum Advokasi Indonesia, Mahmud, menyarankan KPK sebagai lembaga negara harus memiliki check and balances sebagai pertanggungjawaban lembaga tersebut.

Menurutnya, dengan adanya sistem check and balances tersebut, maka akan menciptakan lembaga-lembaga yang bekerja dan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara.

Mahmud merasa khawatir akan apa yang dilakukan Firli Bahuri saat memanggil Anies Baswedan ke KPK mengenai dugaan rekayasa kasus Formula E kemungkinan akan terjadi untuk menjegal tokoh lainnya yang akan bersaing di Pemilu 2024.

“Apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selaku Ketua KPK RI saat ini perlu ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas KPK RI secepat mungkin agak KPK RI sebagai institusi tidak kehilangan kepercayaan masyarakat,” kata Mahmud, anggota Forum Advokasi Indonesia, dalam Konferensi Pers “Manuver Firli Menjegal Anies” di Oktaf Coffee, Tebet, Senin (3/10).

Mahmud juga menyarankan bahwa Dewan Pengawas KPK harus transparan dalam menyelidiki apa yang telah dilakukan oleh Firli Bahuri karena baginya apa yang telah dilakukan memunculkan amarah masyarakat.

Forum Advokat Indonesia akan melawan upaya kriminalisasi yang dilakukan Firli Bahuri terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah menyeret institusi KPK ke ranah politis sehingga tidak terlihat independen dan menghancurkan KPK.

“Kami meminta Dewan Pengawas KPK untuk bersikap tegas, bahkan Firli Bahuri seharusnya dipecat karena tidak mencerminkan netralitas sebagai Ketua KPK saat ini, sehingga KPK bisa kembali menjadi institusi yang independen sebagai garda terdepan melawan korupsi,” tutupnya.