Jakarta, Gatra.com– Profesor Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengungkapkan program yang cocok untuk pemerintahan DKI Jakarta jika Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta sudah mengemban tugas hingga Pemilu Serentak 2024, Minggu (9/10).

“Program yang dibutuhkan oleh masyarakat jadi nanti mampu mewujudkan satu pemerintahan DKI Jakarta yang governability,” kata peneliti yang akrab disapa sebagai Wiwik dalam Diskusi Online Hasil Survei Algoritma Research and Consulting “Tantangan Penjabat Gubernur DKI Menyongsong Pemilu Serentak dan Pemindahan Ibukota” melalui YouTube.

Wiwik menambahkan bahwa PJ harus memberikan sebuah kepastian atau jaminan agar masyarakat Jakarta tidak diacak-acak lagi secara politik karena kecurigaan masyarakat luas yang lalu dengan PJ yang terlalu lama sehingga di kemudian hari ditarik-tarik ke politik.

Menurut Wiwik, dengan pemilihan yang kurang transparan dan lebih topdown hanya karena preferensi atasan saja dan muatan politiknya jauh lebih dominan dan menonjol akan merugikan Jakarta dan membuka luka lama yang mestinya harus dicermati agar fokus membangun daerah.

“Membangun daerah untuk tentunya kemajuan Indonesia. Membangun Indonesia dari daerah kan tidak hanya Jakarta,” ujarnya.

Jika keputusan-keputusan politik lebih ke arah politik praktis, maka nantinya PJ tersebut juga akan melakukan hal yang menguatkan politiknya sehingga PJ yang bersangkut lupa akan mengeksekusi program-program yang tentunya sudah tidak boleh dilaksanakan di Pilkada 2022, 2023 hingga yang dikhususkan ke 2024.

“Jangan sampai dia tidak berlanjutnya Kepala Daerah tadi, karena sudah digantikan PJ itu. Lalu, PJ tidak amanah ini yang tadi suara dari masyarakat itu yang menunjukkan sebetulnya mengingatkan kembali agar PJ yang dipilih itu adalah PJ yang amanah yang tidak lagi secara politik justru mengharu-biru,” sarannya.

Ada tarikan politik yang lebih ke pemerintahan karena PJ yang terpilih untuk eksekutif. Kemudian, PJ diperlukan adalah eksekutor yang mampu mengeksekusi program-program, melainkan yang berbincang-bincang seperti di DPRD.

“Kalau menurut saya, yang perlu digarisbawahi dan tidak sekedar hanya mengantarkan ke Pilkada 2024 nanti itu PJ. Tapi juga tantangan beratnya adalah bagaimana mengisi Jakarta yang transisional ini, yang dalam proses transisi dari tidak lagi akan menjadi ibukota negara menjadi kota katakan metropolitan berkelas dunia untuk bisnis,” jelasnya.

Hal ini sudah dipersiapkan agar Jakarta mengundang optimisme sendiri berdasarkan hasil survei. Masyarakat sangat optimistik dan melihat Jakarta ini prospektif, baik dengan label ibukota maupun tidak pakai label Ibukota. Jakarta akan tetap akan melesatkan, dalam arti kata secara ekonomi, perdagangan, perguruan tinggi pendidikan, dan sebagainya.

“Tapi, masalahnya apakah nanti tadi PJ itu betul-betul mampu mengelola atau mengurus karena Pemda itu sifatnya dua hal yaitu mengurus dan melayani. Dibentuknya suatu daerah tidak lain tidak bukan karena untuk mengurus dan melayani masyarakat di daerah kan itu esensinya oleh karena itu kalau nanti. Jadi bagaimana tetap mengelola birokrasi di Jakarta itu di Provinsi DKI Jakarta itu juga tetap baik,” tutupnya.