Jakarta, Gatra.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengonfirmasi rencana aksi mogok nasional yang akan dilakukan pihaknya pada pertengahan Desember mendatang. Aksi mogok kerja itu pun akan dilaksanakan, apabila pemerintah tak juga mengindahkan enam tuntutan yang mereka bawa dalam aksi massa pada hari ini, Rabu (12/10).

Said mengatakan, aksi mogok nasional tersebut berpotensi akan dilakukan selama lima hari. Hal itu Said katakan, merujuk pada mogok nasional yang pernah Partai Buruh organisir pada tahun 2012 silam.

"Biasanya kami, kalau mengorganisir mogok nasional tahun 2012 tuh lima hari. Dari Senin sampai Jumat," jelas Said, ketika ditemui awak media, pasca aksi massa, Rabu (12/10).

Baca juga: Elemen Buruh Gelar Aksi Massa, Ini Rincian Tuntutannya!

Said pun menjelaskan bahwa aksi mogok nasional yang dimaksud tersebut, nantinya akan melibatkan penghentian produksi di sejumlah pabrik, seiring dengan keluarnya buruh maupun pekerja dari pabrik tersebut. Langkah tersebut, tentu, didahului dengan pemberitahuan kepada pihak-pihak berwenang.

"Setelah keluar, pabrik berhenti (beroperasi). Ada sebagian (buruh) yang ke Istana, ada sebagian yang ke DPR. Jumlahnya yang pasti itu puluhan, bahkan ratusan ribu. Tapi yang paling banyak, di kawasan industri itu lumpuh," jelas Said dalam kesempatan tersebut.

Baca juga: Presiden Partai Buruh Minta Menteri Pastikan Masyarakat Tahan Akan Resesi

Said pun mengatakan, ada sejumlah tujuan yang ingin pihaknya capai dengan aksi mogok kerja tersebut. Beberapa di antaranya adalah kembalinya nilai BBM ke harga lama seiring dengan penurunan harga minyak dunia, kenaikan upah buruh 13%, penghentian Omnibus Law UU Cipta Kerja, serta penolakan akan terjadinya PHK di tengah resesi global.

"Jangan ada PHK. Kalau ada PHK, itu mogok nasional dipercepat pasti," ujar Said.

Untuk diketahui, Partai Buruh bersama sejumlah organisasi serikat buruh di Indonesia menggelar aksi massa di depan Istana Negara, tepatnya di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/10). Ada enam tuntutan yang diajukan oleh massa dalam aksi tersebut.

Keenam tuntutan tersebut yakni menolak kenaikan harga BBM, menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, menaikkan upah buruh sebesar 13%, menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah ketidakpastian global, mendesak perwujudan reforma agraria sejati, serta mendesak pengesahan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT).

Aksi mogok nasional pun dirancang akan dilakukan pada pertengah Desember 2022 mendatang, apabila tuntutan-tuntutan tersebut tak diindahkan. Mogok nasional tersebut pun dirancang untuk diikuti oleh sekitar 3-5 juta buruh, supir, serta kelompok-kelompok gerakan sosial lainnya di Indonesia.