Jakarta, Gatra.com- Peneliti ISESS Bidang Kepolisian, Bambang Rukminto menilai seluruh pejabat utama Polri hingga kepala kepolisian di tingkat daerah dan wilayah di panggil Presiden Joko Widodo, karena bentuk kemurkaan atas peristiwa besar yang melibatkan institusi polri dalam tiga bulan belakangan ini.

“Kita tentu tidak bisa menafikan apa yang terjadi dalam tiga bulan terakhir ini pada kepolisian kita,” ujar Bambang Rukminto melalui pesan Whatsapp kepada Gatra.com, Jumat, (14/10).

Bambang juga mengatakan sebagai institusi yang membantu Presiden kebijakan-kebijakan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam beberapa waktu ini dinilai membuat Presiden repot.

“Ini menjadi resiko bila Kapolri memang di bawah presiden langsung, ketika kapolri sepertinya tidak baik-baik saja memimpin jajarannya, akhirnya Presiden sendiri yang harus turun,” ujar Bambang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan arahan secara langsung terhadap seluruh pejabat utama Polri hingga kepala kepolisian di tingkat daerah dan wilayah, pada Jumat (14/10).

Rencananya pemberian arahan tersebut akan dilakukan Jokowi secara langsung di Istana Negara. Hal tersebut tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (STR) dengan nomor: STR/764/X/HUM.1./2022 tertanggal Rabu 12 Oktober 2022.

Telegram tersebut beredar di kalangan internal wartawan yang biasa meliput di Mabes Polri.

"Hasil rakor melalui zoom cloud meeting hari Rabu, (12/10), pukul 10.00 WIB yang dipimpin Kasetpres, terkait rencana pengarahan Presiden kepada jajaran Kepolisian," isi surat telegram tersebut.

Panggilan kepada jajaran Polri ini rencananya akan diselenggarakan hari ini pukul 14.00 WIB. Dalam surat tersebut, pengarahan dari Jokowi itu ditujukan kepada Pejabat Utama Mabes Polri, Kapolda seluruh Indonesia, dan Kapolres/tabes seluruh Indonesia.