Kupang, Gatra.com - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT merekomondasikan lima persoalan pokok sekolah swasta yang tersebar di Provinsi NTT. Persoalan yang dihadapi BMPS NTT di antaranya adalah rata-rata sekolah swata kehilangan 3-10 guru terbaiknya, karena lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Kami telah melakukan audensi dengan anggota DPR RI asal Dapil NTT, Anita Ga. Kami menyampaikan aspirasi, empat pokok persoalan untuk diperjuangkan di Senayan. Anita Gah berjanji siap adu nyali di Kementerian Pendidikan untuk memperjuangan nasib sekolah-sekolah swasta di NTT,” kata Ketua BMPS NTT, yang juga Ketua Majelis Pendidikan Katolik (MPK) Keuskupan Agung Kupang (KAK), Romo Kornelis Usboko, Pr. (16/10).

Romo Kornelis menyebut empat masalah serius yang saat ini membelenggu sekolah-sekolah swasta di NTT kajian tahun 2022. Keempat masalah ini telah disampaikan ke Kementerian Pendidikan melalui anggota DPR RI Anita Ga. Keempat pokok masalah tersebut adalah,

Pertama, penumpukan peserta didik yang membludak di sekolah negeri. Dampaknya, ada sekolah swasta gigit jari tanda siswa baru. Misalnya, di SMAK Ki Hajar Dewantara Kupang hanya memiliki 7 siswa baru tahun ajaran 2022.

Pemicunya, sekolah negeri melanggar Juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022. Sekolah negeri hanya mau mengejar banyaknya dana BOS, mengabaikan pendidikan karakter.

Kedua, program P3K merugikan sekolah swasta. Sampai saat ini belum ada regulasi baik pusat maupun daerah untuk melindungi sekolah swasta dengan menempatkan kembali guru P3K yang lulus ke pos sekolah asal mereka.

Ketiga, perpindahan guru PNS/ASN dari sekolah swasta sangat tinggi dengan alasan kecukupan jam mengajar/sertifikasi, maupun yang terutama alasan kebijakan UU ASN.

Keempat, honor atau gaji guru sekolah swasta sangat rendah, di bawah Rp 500 ribu/bulan. Apesnya, pembayarannya masih dicicil. Juga banyak guru sekolah swasta tidak mendapat insentif transportasi Pemda NTT sebesar Rp 400 ribu/bulan.

Keluhan senada dikemukakan Kepala SMK Sint Carolus Kupang dimana guru terbaiknya harus angkat kaki setelah lulus P3K karena ditempatkan di sekolah negeri.

“Sekolah kami juga terkena dampaknya. Dua guru harus pergi usai ikut tes P3K, tak ada penggantinya. Kami menanam, orang lain yang panen,” kata Fredus Kolo, Kepala SMK Sint Carolus Kupang.

Sementara itu Anita Ga anggota DPR RI menegaskan akan memperjuangkan aspirasi para pengurus sekolah swasta di NTT.

“Saya telah menerima aspirasi penguurus sekolah swasta di NTT. Saya akan memperjuangkan aspirasi mereka di Senayan kepada Kementerian Pendidikan,” kata Anita Ga.