Jakarta, Gatra.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeklaim jika pengendalian inflasi Indonesia cukup baik, hal itu menjadi salah satu langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional.

Di sisi lain, akar masalah penyebab inflasi adalah rantai pasokan. Kemenkeu pun turut menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung pengendalian inflasi dengan memberikan insentif kepada setiap daerah yang inflasinya lebih rendah dari inflasi nasional.

Menanggapi hal itu, Ekonom INDEF Eisha Rachbini mengatakan, masalah rantai pasok dalam negeri yang disinggung Menteri Keuangan sebagai salah satu biang kerok naiknya inflasi, itu bisa diselesaikan dengan teknologi.

“Penggunaaan teknologi bisa membantu, misalnya real time data untuk supply, data produksi, sampai data demand yg dibutuhkan masyarakat, juga industri harus sinkron, dibutuhkan koordinasi antar lembaga berwenang yg baik,” tegas Eisha, pada Kamis malam saat dihubungi (20/10/2022).

“Karena masalahnya selalu berulang ya, harga bahan pokok naik akibat masalah mismanagement di rantai pasok,” ungkap Eisha.

Rantai pasok dalam negeri lanjut Eisha, perlu dibenahi mulai dari produsen, petani, sampai konsumen. “Permasalahan rantai pasok terutama food commodity, seperti misalnya bahan-bahan pokok, kapan supply lagi tinggi, bisa disimpan di manage dengan baik, ketika supply lg sedikit, misal akibat cuaca buruk, bisa diantisipasi,” tambah Eisha.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Mohammad Faisal menilai strategi pemerintah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga rantai pasok adalah hal yang tepat.

Faktor suplai berpengaruh besar dalam kenaikan angka inflasi dibanding faktor permintaan, sehingga perlu penguatan kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

"Kalau kemudian pemerintah melakukan usaha untuk kemudian menekan permasalahan dari sisi suplai dengan pengendalian inflasi di nasional dan daerah itu memang salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah," terangnya.

Faisal menilai strategi pemerintah cukup mampu menahan laju inflasi. Hal itu tampak dalam pembacaan data pada September. Memang ada peningkatan inflasi sebesar 1,17% (mtm), tetapi justru ada penurunan inflasi inti dan deflasi pada kelompok volatile food. Artinya, pendorong inflasi adalah dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Jadi faktor pendorong inflasinya murni karena memang first round efek kenaikan harga BBM bersubsidi makanya kenanya di inflasi transportasi, karena bahan bakarnya," ujarnya.

Menurutnya, deflasi pada September juga tidak biasa, karena lazimnya kenaikan BBM subsidi akan diikuti inflasi harga pangan. Faisal juga menduga hal itu juga dipengaruhi faktor permintaan yang tidak terlalu kuat.

"Padahal biasanya ketika ada kenaikan harga BBM subsidi diikuti juga oleh kenaikan bahan pangan ya biasanya. Tapi di September kemarin malah terjadi deflasi," terangnya.

Oleh sebab itu, Faisal menyarankan pemerintah agar melihat tingkat keefektifan strategi penurunan inflasi dalam beberapa bulan ke depan. "Juga harus mesti dilihat juga apakah sudah efektif atau belum, ini masih di bulan September ya jadi baru kita lihat first round effect," pungkasnya.