Jakarta, Gatra.com – Survei SPIN mencatat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mengaku puas terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pada tahun ini. Kendati demikian, angka kepuasan tersebut tercatat menurun di bulan Oktober, dengan total 58,9%, di mana pada Agustus, angka kepuasan tersebut mencapai 60,4%.
“Agak menurun bulan Oktober ini, tapi secara keseluruhan, sekali lagi, publik masih menilai puas, gitu ya, terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” ujar Direktur Eksekutif SPIN Igor Dirgantara, dalam peluncuran hasil survei SPIN, pada Senin (24/10).
Baca Juga: Jokowi Ungkap Kriteria Sosok Penggantinya di 2024 pada HUT Golkar
Bersamaan dengan itu, mayoritas masyarakat juga menilai bahwa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf secara umum berpihak atau bahkan sangat berpihak pada rakyat kecil. Secara garis besar, angka penilaian keberpihakan itu mencapai 35,7%.
Sementara itu, sebanyak 25,3% dan 0,8% lainnya justru menilai pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kurang berpihak atau bahkan sedikit berpihak pada rakyat kecil. Dengan demikian, ada total sebanyak 26,1% yang cenderung menilai pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kini sedikit berpihak pada rakyat kecil.
Artinya, ada selisih 9,6% di antara pandangan pro dengan pandangan kontra terkait keberpihakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf terhadap rakyat kecil tersebut. Di sisi lain, ada 30,7% yang menjawab netral.
Di balik kecenderungan-kecenderungan tadi, SPIN juga mencatat ada sejumlah masalah yang dinilai masyarakat paling mendesak untuk diselesaikan dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Permasalahan tersebut secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga klaster, yakni klaster ekonomi, klaster hukum, dan klaster keagamaan. SPIN mencatat, sebagian besar jawaban masyarakat berada dalam klaster ekonomi.
Baca Juga: Kapolri Larang Anggota Polri Hidup Bermewah-Mewah
“Ternyata masalah-masalah ekonomi itu mendominasi ya, (masalah di) ranking pertama itu harga-harga kebutuhan sehari-hari yang naik,” ujar Igor dalam kesempatan tersebut. Untuk diketahui, ada sebanyak 34,4% masyarakat yang menyebut kenaikan harga kebutuhan harian sebagai masalah yang paling mendesak untuk dapat diselesaikan dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Sementara itu, permasalahan kedua yang dipandang sebagai isu paling mendesak setelahnya adalah terkait dengan gaji/upah yang tidak naik. Tercatat, ada 20,8% responden yang menjawab masalah tersebut sebagai isu yang paling mendesak untuk segera diselesaikan.
“Di masa sulit sekarang ini, yang konon katanya tahun depan akan menghadapi resesi ya, gaji (dan) upah tidak naik-naik,” ujar Igor.
Selain kedua masalah tersebut, sebanyak 9,9% masyarakat juga menilai sulitnya mencari sumber penghasilan ataupun lapangan kerja kerap menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
“Jadi, masalah ekonomi itu lebih mendesak untuk segera diselesaikan ya, dalam survei kali ini, yang kita update itu, daripada masalah-masalah yang lain,” papar Igor.
