Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengatakan bahwa risiko ketidakpastian bisa mempengaruhi bagaimana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dirumuskan. Namun, Sri menegaskan bahwa APBN harus mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai stabilisasi, alokasi dan distribusi dalam menghadapi situasi dunia yang terus berubah.

"Dalam konteks tiga fungsi, bagaimana Indonesia bisa mendesain APBN. Bagaimana konten APBN harus bisa menjawab tiga fungsinya saat dunia constantly berubah," katanya dalam diskusi bertajuk "Strategi Capai Ekonomi Kuat dan Berkelanjutan di Tengah Risiko", Jumat (28/10).

Sri menerangkan bahwa ketidakpastian global saat ini meliputi tiga permasalahan yaitu kondisi geopolitik, pandemi, serta perubahan iklim. Menurut Sri, perubahan iklim menjadi salah satu faktor yang harus disadari bersama agar bisa diatasi bersama-sama.

Situasi perubahan iklim saat suhu bumi menghangat akan berdampak pula pada kondisi ekonomi. Misalnya, dalam hal perubahan pola musim, bencana alam seperti kekeringan maupun kebakaran hutan yang semakin banyak terjadi. Hal-hal ini mengancam manusia termasuk mengancam ekonomi.

"Ini bisa membahayakan. APBN dalam fungsi alokatif harus mengoreksi supaya tingkah laku manusia memasukkan risiko ancaman global," katanya.

Salah satu cara yang bisa dilakukan ekonomi dalam mengatasinya adalah melalui kebijakan seperti carbon tax, subsidi. Hal ini akan mendukung bagaimana upaya mengatasi perubahan iklim dengan serius.

Menuju APBN 2023, Sri mengatakan bahwa APBN harus siap menghadapi segala dinamika. Situasi Indonesia saat ini disebutnya cukup stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang terus terjadi di Indonesia. Meskipun begitu, geo-politik di dunia tetap harus diperhatikan mengingat situasi bisa mempengaruhi harga komoditas yang erat berkaitan dengan masyarakat.

Situasi pandemi menjadi pembelajaran dalam menyusun APBN. Sri mengatakan bahwa APBN dibuat luwes, fleksibel, dan responsif, dalam menghadapi perubahan yang terjadi.

"Shock kesehatan, virus itu tidak bisa diajak negosiasi. Semua aktivitas berhenti. APBN harus jadi instrumen yang jangan sampai kehidupan rakyat dan ekonomi mengikuti Covid-19," ucapnya.

Sri menegaskan bahwa APBN 2023 harus dibuat dengan mempertimbangkan ketidakpastian itu. Alokasi belanja bisa menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam menyusunnya. Penetapan target sekaligus risiko asumsi target meleset juga harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan.