Jakarta, Gatra.com – Analis komunikasi politik Hendri Satrio memandang, ada tiga hal yang akan memengaruhi arah koalisi partai politik dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2024 mendatang. Salah satu di antaranya ialah terkait dengan derajat keikutsertaan Presiden RI Joko Widodo sebagagai “king maker” dalam kontestasi tersebut.
“Yang pertama adalah, Presiden Jokowi seberapa besar keinginan jadi king maker-nya,” ujar Hendri, dalam acara diskusi virtual “Polemik: Menebak Arah Koalisi Capres”, Sabtu (29/10).
Ia menilai, sebagai seorang presiden, Jokowi tidak seharusnya ambil bagian sebagai king maker, atau pihak yang menentukan kandidat yang dapat menang dalam Pemilu 2024. Pasalnya, keikutsertaan tersebut dapat mengindikasikan adanya campur tangan penguasa dalam pelaksanaan ajang politik lima tahunan itu.
“Presiden enggak boleh sebagai penguasa jadi king maker, karena nanti hasil Pemilunya jadi dianggap tidak jujur dan adil tuh, karena ada intervensi penguasa kan,” jelas Hendri.
Tak hanya itu, Hendri juga menilai bahwa faktor lain yang disinyalir dapat memengaruhi arah koalisi partai politik ke depannya adalah derajat keberanian dari partai-partai yang ada untuk membentuk koalisi antara satu dengan yang lain.
Hendri mengatakan, kedua hal tersebut didasari dengan adanya pernyataan-pernyataan dari Presiden Jokowi dalam acara puncak perayaan HUT ke-58 Partai Golkar yang cenderung memberikan arahan kepada partai politik, khususnya yang menghadiri acara tersebut, untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Padahal, menurut Hendri, Jokowi tidak memiliki kapasitas sebagai elite partai politik meski ia menjabat sebagai seorang presiden.
“Jadi, waktu Golkar HUT itu, Presiden Jokowi itu kan sangat percaya diri. Bayangkan dia bukan elite partai, bukan pemilik partai, dia bukan ketua umum partai. Dia memang presiden, tapi di partai politik itu kan dia bukan siapa-siapa, tapi dia berani mengatur partai politik waktu itu. ‘Hai, Golkar, jangan kelamaan ya, jangan sembrono’,” jelas Hendri.
Hendri juga menyoroti satu faktor lain yang dinilainya dapat menentukan arah koalisi tersebut. Hal itu berkaitan dengan derajat kekuatan konstitutuen rakyat untuk mendorong partai politik yang saat ini ada untuk mengusung sosok pilihan mereka sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.
“(Lalu), seberapa kuat konstituen rakyat mendukung untuk mendukung masing-masing calon presiden (dan) mendesak partai-partai politik (untuk) mendukung atau mendeklarasikan capres pilihan mereka,” jelas Hendri.
Seperti diketahui, sejumlah partai politik kini sudah mulai mempersiapkan amunisi untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Bahkan,sejumlah partai pun telah tergabung ke dalam koalisi partai politik, mendeklarasikan nama usungan calon presiden, atau setidaknya memberikan klu akan koalisi ataupun usungan paket capres-cawapres mereka jelang Pemilu 2024.
