Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, buka suara soal lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor industri yang belakangan marak terjadi. Ia menyebut pemerintah akan menggunakan ruang fiskal dari dana APBN 2022 untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

"Kami akan menggunakan existing APBN, terutama space yang ada dari alokasi belanja negara yang diperkirakan akan mengalami kenaikan cukup pesat pada dua bulan terakhir," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK IV tahun 2022 secara virtual, Kamis (3/11).

Sri Mulyani mengatakan dana APBN 2022 yang masih tersisa di dua bulan terakhir ini akan tetap memberikan dukungan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama melalui berbagai penyaluran bantuan sosial yang bersifat spesifik. Misalnya, kata dia, seperti memberikan subsidi tambahan upah kepada pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta dapat dilakukan hingga akhir tahun ini.

"Nanti kita akan melihat, masih berapa banyak sisa yang akan diakselerasi di dalam pembayaran berbagai bantuan sosial," jelasnya.

Ia pun mengungkapkan, di kuartal terakhir tahun ini , masih ada ada 40 persen alokasi anggaran yang akan dieksekusi oleh pemerintah pusat. Belanja sisa dana besar itu, diyakini pemerintah menjadi stimulus peningkatan agregat permintaan secara signifikan.

"Demikian juga langkah-langkah yang sifatnya spesifik seperti menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan bantuan sosial akan terus dieksekusi," imbuhnya.

Sebelumnya, gelombang PHK industri tekstil dan garmen semakin marak terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPTPJB), Yan Mei mengatakan dalam dua minggu ini dampak PHK sudah menyebar hingga 14 kabupaten dan kota.

Bahkan, kata Yan sudah ada 18 perusahaan yang tutup menyebabkan 1.500 karyawan dirumahkan. Menurunnya daya beli dan permintaan ekspor disinyalir telah mengurangi pendapatan perusahaan secara signifikan sehingga efisiensi tak bisa dihindari.

"Jadi total PHK itu ada 64 ribu pekerja dari 124 perusahaan. Angkanya itu pasti akan terus berubah dan mungkin bisa naik," ungkap Yan Mei, Rabu (2/11).