Jakarta, Gatra.com - Kementerian Keternagakerjaan (Kemnaker) buka suara soal laporan pemotongan gaji pekerja Waroeng Spesial Sambal (WSS) yang mendapat bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2022.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker, Haiyani Rumondang mengatakan pihaknya telah menerjunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan bersama Disnakertrans Provinsi Yogyakarta. Dari hasil pemeriksaan tim, Haiyani mengungkap bahwa Direktur WSS mengurungkan niatnya memotong gaji karyawannya yang menerima BSU sebesar Rp300 ribu per bulan.

"Alhamdulillah, Direktur WSS setelah diperiksa dan diberikan penjelasan akhirnya secara sadar membatalkan rencana pengurangan upah bagi pekerja penerima BSU," ungkap Haiyani dalam keterangan resminya, Kamis (3/11).

Menurut Haiyana, pihaknya terus mendorong semua pihak untuk melakukan dialog sosial apabila terjadi persoalan di perusahaan, termasuk yang terkait BSU. Ia menyebut polemik WSS yang sebelumnya ramai diberitakan ini menjadi pelajaran pihak lainnya.

"Harapannya, apa yang dilakukan perusahaan harus sesuai ketentuan, sehingga tidak ada keputusan yang merugikan pihak manapun," ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa BSU merupakan bantuan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi. Adapun ketentuan dan persyaratan BSU telah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.

"BSU ini juga salah satu apresiasi pemerintah kepada pekerja dan pengusaha yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," imbuhnya.

Sebelumnya, ramai diberitakan bahwa manajemen WSS akan memotong gaji pekerja penerima BSU sebesar Rp300 ribu per orang selama dua bulan (November-Desember 2022) dengan alasan keadilan untuk pekerja WSS yang tidak mendapatkan BSU dari pemerintah. Pemotongan gaji pekerja sebesar nominal BSU dinilai manajemen WSS dapat mengurangi ketimpangan dan kecemburuan antar pekerja.