Jakarta, Gatra.com- Per triwulan III tahun 2022, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah menyalurkan dana Rp6,88 triliun kepada penyalur seperti bank, lembaga pembiayaan hingga perusahaan pembiayaan. Penyaluran dana tersebut terbagi untuk komersial sebesar Rp3,36 triliun dan sisanya sebesar Rp3,52 triliun untuk KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).
Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo menegaskan bahwa hal tersebut merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung pemilikan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dimana dana yang dialirkan untuk KPR Subsidi ini berasal dari APBN yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“SMF akan terus berperan serta membantu Pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan APBN untuk penyediaan akses ke perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program KPR FLPP serta program pembiayaan sekunder perumahan berkelanjutan lainnya. Ananta berharap semoga kontribusi SMF dapat mendukung masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan akses ke perumahan yang layak,” katanya dalam paparan kinerjanya di Banyuwangi, Jumat lalu. Baca juga: SMF dan Pemda Jatim Sinergi Bangun Hunian Layak Terjangkau Bagi MBR
Sejak tahun 2010 hingga September 2022, Program FLPP telah berhasil mendukung pemilikan rumah sebanyak 1,1 juta unit rumah yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia, dengan nilai FLPP yang disalurkan mencapai Rp104,8 triliun.
Pada tahun ini, Pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp30 triliun untuk menyediakan akses ke perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program tersebut. Sampai dengan September 2022, Pemerintah telah mencapai target sebesar 77% dari total target sebesar 200 ribu perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dana sebesar Rp30 triliun tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp21,1 triliun yang diberikan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp19,1 triliun dan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebesar Rp2 triliun. Adapun sisa dananya diperoleh dari penerbitan surat utang yang dilakukan oleh SMF.
Direktur Keuangan dan Operasional SMF, Bonai Subiakto mengatakan, SMF sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan dalam program ini berperan penting sebagai fiscal tools Kementerian Keuangan dalam meringankan beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP. sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75% dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90%.
“Dalam menjalankan program ini Perseroan bersinergi dengan BP Tapera dalam menyediakan dana KPR FLPP yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui Bank-bank Penyalur,” ungkap Bonai.
Dalam menjalankan program tersebut SMF menggunakan dana PMN yang diterima dan kemudian dikombinasikan melalui penerbitan surat utang sehingga memiliki daya ungkit (leverage) untuk disalurkan kepada lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Sejak Agustus tahun 2018 hingga September 2022, SMF telah berhasil menyalurkan dana KPR FLPP sebesar Rp12,55 triliun. Baca juga: SMF Terbitkan Obligasi PUB VI Tahap III Tahun 2022 Sebesar Rp3 Triliun
Selain itu, SMF juga aktif menjalankan beberapa Program Penugasan Khusus yaitu Program Pembiayaan Homestay dan Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh. Dalam Program Pembiayaan Homestay, merupakan sinergi SMF dengan Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam rangka mendukung PEN di sektor pariwisata yang saat ini terpukul sangat dalam karena pandemi. Hingga saat ini, SMF telah merealisasikan Program Pembiayaan Homestay di 16 desa wisata pada berbagai wilayah di Indonesia.
Terkait realisasi Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh, Perseroan bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Pada tahun 2022 ini sampai dengan Triwulan III, Perseroan dan Dirjen Cipta Karya telah melakukan kolaborasi merenovasi 76 rumah tidak layak huni dengan serapan anggaran mencapai Rp4,9 miliar di 2 lokasi yaitu di Belu, Nusa Tenggara Timur dan kawasan kumuh Semanggi Surakarta. Baca juga: SMF Targetkan Himpun Obligasi Berkelanjutan VI SMF Rp17 Triliun
"Sinergi antara SMF dan Direktorat Cipta Karya dengan Program KOTAKU dimulai sejak tahun 2019 dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat yang tinggal di daerah kumuh untuk membangun atau merenovasi rumah yang dimilikinya agar menjadi rumah layak huni," kata Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo.
Adapun sejak tahun 2019 hingga saat ini Perseroan telah merealisasikan program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh sebanyak 299 rumah di 15 lokasi dengan serapan anggaran mencapai Rp22 miliar. Terkait strategi dan rencana kerja hingga akhir tahun 2022, Ananta mengungkapkan bahwa Perseroan akan fokus pada pertumbuhan bisnis yang dengan menjalankan berbagai strategi baik untuk program kerja sekuritisasi, pembiayaan, optimalisasi kegiatan perluasan mandat, serta Program Homestay dan Peningkatan Kualitas Rumah Kumuh.
