Sibolga, Gatra.com- Aktivis mahasiswa bersama puluhan orang mengatasnamakan Forum Pemuda Pemerhati (FPP) Sibolga menggelar unjuk rasa damai di Kantor Wali Kota dan DPRD Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (9/11). 

 

Mereka menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Sibolga agar menertibkan aktivitas truk milik PT Trans Continent, yang beroperasi pada jam sibuk hingga mengakibatkan keresahan di masyarakat.

 

Orator aksi, Indra Gunawan Tanjung juga meminta kepada Wali Kota dan DPRD Sibolga agar memberi sanksi kepada pihak perusahaan PT Trans Continent, atau menutup Jalan Horas tembus ke Jalan Sisingamangaraja hingga Tugu Selamat Datang pada jam sibuk.

 

"Bila perlu, Pemkot bersama DPRD Sibolga menerbitkan Perda tentang hal itu," ucap Indra.

 

Indra menduga, PT Trans Continent yang mengangkut bahan berbahaya beracun (B3) ini telah melanggar UU 38/2004 pasal 12 ayat 1, bahwa, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.

 

"Menurut UU tersebut, ada ancaman pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp1,5 miliar," sebutnya. 

 

Indra juga menjelaskan, operasional truk pengangkut peti kemas milik PT Trans Continent pada jam sibuk telah mengganggu kenyamanan berkendara masyarakat.

 

"Selain itu, Jalan Horas yang baru dibangun pun jadi rusak kembali. Kemungkinan, hal itu juga diakibatkan lalu-lalang truk Trans Continent atau pun kendaraan bermuatan berat lainnya. Bahkan, banyak rumah warga yang bergetar ketika truk tersebut melintas secara berkonvoi," ungkapnya.

 

Aktivis lainnya, Pandi mengaku, dalam aksi damai mereka ini, pihaknya hanya ingin meminta kepada PT Trans Continent untuk mengoperasikan truk pengangkut peti kemasnya pada malam hari saja, sehingga tidak mengganggu aktivitas warga.

 

"Tuntutan kami, mereka boleh beroperasi, tapi malam hari. Karena selama ini masyarakat terganggu aktivitasnya. Rencananya, kami juga mau demo ke kantor PT Trans Continent di Pandan," kata Pandi.

 

Kadishub Sibolga, Faisal Fahmi Lubis, usai menerima materi tuntutan massa FPP mengaku, akan segera menyampaikan surat tuntutan FPP kepada pimpinan Pemkot Sibolga.

 

Sementara itu, di Kantor DPRD Sibolga, massa FPP diterima Pimpinan DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori, selaku Wakil Ketua. 

 

Jamil mendukung tuntutan FPP Sibolga karena dianggap selaras dengan Perda tentang pengaturan truk di Sibolga yang sudah disahkan oleh DPRD Sibolga baru-baru ini. 

 

"Ini langkah yang baik yang disampaikan, harapan kami, aksi ini jangan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Jadi, beri kami waktu, kami akan panggil pihak perusahaan TC dan lainnya untuk membahas hal itu," tukas Jamil.