Jakarta, Gatra.com - Aksi dari masyarakat sipil menuntut peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendorong keuangan berkelanjutan, Kamis (10/11). Masyarakat sipil yang terdiri dari Perkumpulan Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) bersama dengan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan WALHI Jakarta melakukan aksi protes ke lima tempat yakni Kemenkeu, OJK dan tiga bank besar Indonesia, yaitu BNI, BRI dan Mandiri.
Aksi ini menindaklanjuti laporan koalisi Forests & Finance yang menemukan 90% bank-bank dari negara G20 telah mendanai kerusakan hutan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Bank-bank dari Indonesia, Brazil, Uni Eropa, Cina, dan Amerika menjadi kreditur teratas dari negara G20 yang menyalurkan dana kepada perusahaan penghasil komoditas yang berisiko terhadap hutan di Amerika Latin, Asia Tenggara, serta Afrika Barat dan Tengah.
Direktur Eksekutif TuK Indonesia, Edi Sutrisno, mengatakan bahwa seharusnya bank milik negara menjadi contoh dalam penerapan keuangan berkelanjutan.
"Kenyataannya, Bank Mandiri, BRI, dan BNI masih menjadi bank teratas yang terlibat dalam kejahatan lingkungan dengan tetap membiayai perusahaan-perusahaan dengan rekam jejak perusakan hutan dan perampasan lahan masyarakat lokal, seperti sawit dan pulp&paper," katanya.
Bank Mandiri misalnya masih mendanai perusahaan sawit Astra Agro Lestari Tbk. (AALI). Padahal salah satu anak perusahaan AALI, PT. Lestari Tani Teladan (PT. LTT) di Sulawesi Tengah mendapatkan nilai terendah terkait aspek tata kelola & sosial (LST) karena tidak memenuhi minimal 20% pembangunan kebun masyarakat. Tidak hanya itu, PT. LTT juga tidak segera menyelesaikan sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat.
Direktur WALHI Jakarta, Suci Fitria Tanjung mengatakan bahwa skema pembiayaan hijau yang diusung sejumlah bank di Indonesia kontra produktif dengan kondisi faktual di lapangan. Ini disebutnya sebab bank justru menjadi aktor penyebab krisis ekologis.
"Dengan embel-embel hijau, seharusnya bank dapat secara tegas melakukan screening dalam skema pembiayaan proyek dan tidak mendukung proyek solusi palsu iklim yang justru jauh dari prinsip-prinsip keadilan ekologis," ucapnya.
