Jakarta, Gatra.com – Politikus sekaligus mantan Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, mengatakan bahwa pemilihan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) baru harus disesuaikan dengan potensi konflik yang mungkin terjadi.
“Apa sih tantangan kita hari ini secara defense? Tantangan besarnya adalah potensi konflik di Laut Cina Selatan. Cina membangun pangkalan laut dan berkonflik dengan banyak negara, salah satunya Taiwan. Itu akan jadi tantangan kita semua,” ucap Rizal Ramli dalam diskusi bertajuk “Menanti Restu Jokowi untuk Panglima TNI” yang digelar secara daring pada Jumat (11/11).
Rizal menilai pengangkatan Panglima TNI selanjutnya harus menjawab tantangan yang ada. Menurutnya, wajar bila Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) diangkat menjadi Panglima TNI pada periode ini.
Ia menambahkan, fokusnya bukan semata pada rotasi antar tiga matra yakni Angkatan Laut (AL), Angkatan Darat (AD), maupun Angkatan Udara (AU) sebagai Panglima TNI, melainkan harus mempertimbangkan masalah yang mungkin terjadi.
“Potensi konflik yang besar di laut, sudah wajar kalau Panglima TNI dari AL. Latihan militer banyak berbasis AL, wajar,” kata Rizal.
Ia menekankan bahwa profesionalisme dalam TNI harus terus dipertahankan. Selama ini, sejak dwifungsi TNI dihapus, profesionalitas TNI tetap terjaga dengan terus memberi kesempatan pada siapa saja yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjadi pemimpin. Latar belakang seperti “anak siapa” atau “mantu siapa” tidak lantas membuat orang itu bisa menjadi pemimpin di TNI.
Rizal mengatakan, pemberlakuan nepotisme harus dihindari. Tanpa nepotisme, sistem TNI yang terus membentuk pemimpin sesuai kemampuan harus terus dijalankan.
“Seleksi di akademi militer selalu mengambil peringkat terbaik [yang maju jadi pemimpin]. Panglima bagus pasti terus ada. Prinsip ini penting karena berbahaya sekali jika keamanan dipimpin oleh sosok yang tidak punya kemampuan,” tegasnya.
Pada Desember mendatang, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan pensiun sebagai prajurit TNI aktif. Proses pemilihan Panglima TNI baru turut melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pengesahannya, meskipun presiden memegang hak prerogatif untuk memilih.
