Jakarta, Gatra.com - Penanganan kasus serangan digital harus dilakukan secara serius. Head of Newsroom Narasi, Laban Laisila, menilai bahwa pengungkapan pelaku menjadi penting dalam serangan digital. Menurutnya, peran kepolisian harus menjadi pihak yang aktif dalam mengatasinya.
"Kita semua punya kepentingan sama, punya hak sama perlindungan data pribadi. Kita harus mempertanyakan ke kepolisian, serius enggak mengungkap kasus ini?" ujarnya dalam diskusi yang digelar SAFEnet secara daring, Jumat (11/11).
Laban menilai bahwa dalam penegakan keadilan, pihak kepolisian harusnya bergerak aktif tanpa perlu diminta oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tugasnya sebagai perangkat penegak hukum.
Ia menyebutkan bahwa kasus serangan digital bukanlah delik aduan sehingga polisi bisa mengusutnya. Namun, keseriusan polisi dalam hal itu belum terlihat.
"Kita pencari keadilan, polisi yang punya perangkat hukum sebagai alat negara. Tanpa harus kita minta, keadilan harus ditegakkan. Kita sama-sama menekan polisi untuk serius melindungi data pribadi warga negara," paparnya.
Hal ini erat berkaitan dengan bagaimana kasus penanganan siber selama ini. Peneliti SAFEnet, Anton Muhajir, menyebutkan bahwa selama ini, penangkapan pelaku serangan siber belum terjadi.
"Serangan terhadap kelompok rentan dan risiko tinggi belum pernah ada penangkapan pelaku. Kasus Ravio misalnya, tidak ada yang ditangkap. Kasus Narasi sampai 37 jurnalis diretas dan berhasil diidentifikasi alamat IP maupun perangkat, harusnya relatif mudah untuk dicari. Tapi kita tidak tahu sejauh mana penanganan kasus ini," ujarnya.
Selain itu, pada kasus doxxing, Anton menilai bahwa pelaku yang terang-terangan melakukannya juga tidak mendapat hukuman. Menurutnya, ini menjadi hal yang harus dibenahi dalam kasus serangan digital.
Anton turut menyebutkan bahwa dalam kasus serangan digital, hal yang sulit ditelusuri adalah dalam mengidentifikasi pelaku. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa selama ini, korban hanya menduga siapa penyerangnya karena tetap tidak terungkap.
Ia menyebutkan bahwa dalam proses pembuktian siapa pelaku, kapasitas pihak yang memiliki sumber daya lebih dianggap lebih mampu. Maka, peran pihak kepolisian menjadi penting dalam mengatasi serangan digital.
"Kita masih belum tegas mengatakan A, B, atau C jadi pelaku. Masyarakat sipil kapasitasnya masih rendah untuk identifikasi pelaku. Gimana membuktikannya, kita tidak bisa membuktikan itu," ucapnya.
